Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Bansos BBM Diklaim Lindungi Warga Ekonomi Rentan, Begini Kata KSP

A+
A-
0
A+
A-
0
Bansos BBM Diklaim Lindungi Warga Ekonomi Rentan, Begini Kata KSP

Nelayan menyiapkan BBM jenis solar subsidi untuk perbekalan melaut di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan ekonomi rentan.

Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menyampaikan bansos yang disalurkan diharapkan bisa mengompensasi dampak kenaikan harga energi dan harga pangan global terhadap 20,65 juta keluarga dari kelompok ekonomi rentan.

"Juga kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata Abraham, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga: Jika Penggunaan Mobil Listrik Meningkat, Fasilitas Pajak akan Dicabut

Abraham mengatakan di tengah krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan. Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Agar penyaluran bansos tepat sasaran, menurut Abraham, saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) setiap bulan. Sebelumnya, pembaruan DTKS dilakukan hanya sekali dalam setahun.

"Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial," terang Abraham.

Baca Juga: Ada 16 Kontrak Dagang Baru dengan China, Indonesia Terus Genjot Ekspor

Soal wacana kenaikan harga BBM, Abraham menambahkan, pemerintah di negara manapun juga tidak ingin ada kenaikan harga komoditas yang memberatkan masyarakat. Pemerintah, ujarnya, menyadari betul bahwa kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.

"Semua tahu mana [kebijakan] yang populis, mana yang tidak populis," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Bantuan tersebut, merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun.

Baca Juga: Tren Kenaikan Suku Bunga Tekan Ekspor Tekstil? Ini Kata Sri Mulyani

Bansos pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp12,4 triliun. Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial dengan nilai Rp150 ribu dan dibayarkan selama 4 kali.

Bansos kedua, berupa subsidi upah sebesar Rp600 ribu per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Untuk bantuan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sejumlah Rp9,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2% dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Bayar Kompensasi Energi Rp268 Triliun ke Pertamina dan PLN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : subsidi, APBN, BBM, pertalite, solar, bensin, BLT, bansos, KSP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 November 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Penerimaan Perpajakan 2023 Harus Tumbuh 5 Persen

Jum'at, 11 November 2022 | 12:00 WIB
SURAT BERHARGA

Pemerintah Tawarkan Sukuk Tabungan Seri ST009, Kuponnya 6,15 Persen

Jum'at, 11 November 2022 | 10:21 WIB
APBN 2023

Defisit Dipatok 2,84%, Sri Mulyani Jamin Sudah Dihitung dengan Teliti

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP