Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Bakal Dibentuk Financial Center IKN, Ada Insentif Tidak Dipungut PPh

A+
A-
4
A+
A-
4
Bakal Dibentuk Financial Center IKN, Ada Insentif Tidak Dipungut PPh

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana membentuk financial center di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem investasi yang menarik. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (29/11/2022).

Rencana pembentukan financial center itu sudah termuat dalam buku panduan one map, one planning, one policy (1 MPP) yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022. 1 MPP sebagai pedoman informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN.

“Sumber pendanaan untuk pembangunan IKN dapat melalui APBN dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan dibukanya peluang kemitraan dan investasi sebesar-besarnya, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” tulis Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam buku tersebut.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Adapun cakupan kegiatan financial center di IKN meliputi perbankan, asuransi, keuangan syariah, pasar modal, perdagangan komoditas internasional, leasing, pialang pasar keuangan (money broking), keuangan digital, perusahaan trust, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun.

Ada beberapa fasilitas fiskal yang rencananya akan ditawarkan. Pertama, pembebasan PPh badan untuk perbankan, asuransi, dan keuangan syariah. Tarif 3% dari net profit untuk cakupan kegiatan lainnya.

Kedua, pembebasan withholdingtax atas penghasilan investasi ke non-resident. Ketiga, pembebasan pengenaan pajak atas dividen, bunga, royalti, biaya manajemen, biaya teknis, sewa-menyewa, serta stamp duties.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Keempat, pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara asing atas penghasilan dari financial center. Kelima, tidak dipungutnya PPh bagi warga negara Indonesia sampai dengan 2032 dan pengenaan 50% dari tarif yang ditetapkan setelah 2032.

Selain mengenai pembentukan financial center di IKN, ada pula ulasan terkait dengan penambahan jumlah SPT yang disampaikan secara online atau digital. Kemudian, ada pula ulasan terkait dengan penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol dan validasi otomatis pada e-Pbk.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Fasilitas Nonfiskal Financial Center IKN

Selain fasilitas fiskal, beberapa fasilitas nonfiskal ditawarkan dalam financial center IKN. Fasilitas yang dimaksud antara lain kemudahan pendaftaran berusaha diberikan K/L terkait, pemberian jaminan kerahasiaan data, serta kebebasan penyelenggaraan transaksi dalam mata uang asing.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Seperti diberitakan sebelumnya, pembentukan financial center di IKN untuk mendorong perkembangan sektor keuangan Indonesia. Guna mendorong perkembangan sektor keuangan di Indonesia, kehadiran financial center dengan beragam kemudahan dan insentif dipandang perlu.

"IKN dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi Indonesia-sentris tentunya harus didukung oleh sektor keuangan dan perdagangan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot. (DDTCNews)

Penyampaian SPT Digital

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada 2022, hingga saat ini, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan secara digital mencapai 15,2 juta. Pada tahun lalu, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan secara digital tercatat sebanyak 14,2 juta.

Baca Juga: Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

“Jumlah SPT digital yang disampaikan kepada kami bertambah 1 juta,” ujar Suryo.

Adapun jumlah total SPT Tahunan yang sudah disampaikan kepada DJP pada 2022 tercatat sebanyak 16,7 juta. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pelaporan pada tahun sebelumnya sebanyak 15 juta. Adapun penyampaian SPT manual masih sekitar 1,4 juta. (DDTCNews)

Cukai Minuman Beralkohol

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman beralkohol hingga 31 Oktober 2022 tumbuh 29,34%.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Laporan APBN Kita edisi November 2022 menjelaskan kinerja penerimaan cukai MMEA dipengaruhi peningkatan produksi, terutama di dalam negeri. Kondisi itu juga sejalan dengan mulai bangkitnya sektor pariwisata dari pandemi Covid-19 sehingga meningkatkan permintaan minuman beralkohol.

"Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari sektor perhotelan dan pariwisata," bunyi laporan APBN Kita. (DDTCNews)

Validasi Otomatis Layanan e-Pbk

Sistem layanan e-Pbk pada DJP Online akan memberikan validasi otomatis terhadap wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pemindahbukuan secara elektronik. Jika wajib pajak tidak lolos validasi maka akan muncul beberapa notifikasi ‘kesalahan’.

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Adapun beberapa notifikasi ‘kesalahan’ yang dimaksud antara lain, pertama, NTPN yang digunakan terindikasi sudah pernah dipakai untuk penelitian atas pembayaran PPh final tanah dan bangunan. Wajib pajak diminta menghubungi KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Kedua, NTPN yang digunakan terindikasi sudah penuh digunakan untuk pembayaran SPT. Wajib pajak dapat menghubungi KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ketiga, sisa NTPN sudah habis.

Keempat, NTPN tidak ditemukan. Notifikasi ini muncul jika NTPN tersebut sumbernya memiliki kode akun pajak (KAP) PBB dan/atau kode jenis setoran (KJS) dengan awalan 3, 5, 9 sehingga berakibat data pembayaran tidak muncul. (DDTCNews)

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Restitusi Pajak

Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2022 mencapai Rp190,14 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi restitusi pajak tersebut tumbuh 7,9% secara tahunan.

"Untuk perincian realisasi restitusi per jenis pajak, didominasi oleh restitusi PPN dalam negeri," katanya. (DDTCNews)

RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) memulai konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (RPP HKFN).

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

RPP HKFN disusun untuk memerinci beberapa ketentuan pada UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), seperti sinergi kebijakan fiskal nasional, sinergi pendanaan, pembiayaan utang daerah, hingga pembentukan dana abadi.

Konsultasi publik atas RPP HKFN akan dilaksanakan selama 14 hari mulai dari 28 November 2022 hingga 11 Desember 2022. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan saran melalui alamat email [email protected] dengan mencantumkan subject RPP HKFN.

"Masukan konsultasi publik mohon dilengkapi dengan identitas diri (nama lengkap dan NIK) dan asal instansi atau organisasi," tulis DJPK dalam pengumumannya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Satgas Proyek dan Inisiatif G-20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengeksekusi seluruh program dan inisiatif yang disepakati sepanjang Presidensi G-20 oleh Indonesia. Sebagai langkah awal, presiden bakal membentuk task force atau satgas yang akan bertugas mengawal realisasi seluruh proyek dan inisiatif G-20.

Pemerintah mencatat ada 226 proyek yang bersifat multilateral senilai US$238 miliar dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai US$71,4 miliar. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, IKN, nusantara, insentif perpajakan, financial center, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T