Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Teknis Pajak Transaksi Elektronik atau Digital Segera Disiapkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Aturan Teknis Pajak Transaksi Elektronik atau Digital Segera Disiapkan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah segera menyiapkan regulasi teknis terkait pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Rencana pemerintah tersebut menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Kamis (2/4/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, ketentuan perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE yang awalnya masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan juga ikut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020. Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perpu 1/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan aturan turunan yang menyangkut pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan pajak transaksi elektronik (PTE) tersebut.

Baca Juga: Pengusaha Minta Vaksinasi Mandiri, Jokowi: Kenapa Tidak?

“Kita segera siapkan PP [peraturan pemerintah] dan PMK [peraturan menteri keuangan] untuk melaksanakan Perpu tersebut. Mudah-mudahan segera bisa efektif,” kata Hestu.

Dalam Perpu tersebut diatur pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Ada pula PPh atau PTE atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Selain itu, sejumlah media nasional juga masih menyoroti penurunan tarif PPh badan. Otoritas memastikan penurunan tarif mulai berlaku untuk tahun pajak 2020 sebagai upaya untuk meringankan beban korporasi yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).

Baca Juga: Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Rancangan Aturan Teknis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah sudah memiliki rancangan aturan teknis terkait pengenaan pajak atas PMSE tersebut karena norma dasarnya sudah tertuang dalam RUU Omnibus Law Perpajakan.

Otoritas menilai transaksi elektronik melonjak tajam di tengah virus Corona karena masyarakat mengurangi mobilitas fisiknya. Oleh karena itu, pemerintah ingin memungut pajak pada perusahaan-perusahaan digital yang mendapat keuntungan besar dari masyarakat Indonesia sehingga ketentuan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan ditarik ke dalam Perpu. Simak artikel ‘Ternyata Ini Alasan Pajak Transaksi Elektronik Diatur di Perpu 1/2020’. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Influencer Kena Pajak Digital
  • Sudah Lumrah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai aturan tersebut relevan dengan kondisi perpajakan di dalam situasi apapun. Pengenaan pajak di era saat ini tidak lagi hanya mengacu kepada kehadiran kantor seara fisik, tetapi juga kehadiran manfaat ekonomi.

“Hal itu sudah lumrah diterapkan di ranah global. Jadi, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam situasi seperti sekarang ini, kebijakan itu tepat,” katanya. (Bisnis Indonesia)

  • Menjamin Kesetaraan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pemajakan terkait PMSE relevan untuk diberlakukan saat ini. Hal tersebut untuk menjamin kesetaraan pelaku usaha PMSE dalam negeri dan luar negeri agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan pajak.

Baca Juga: Deadline Hari Ini! Jangan Telat Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

Dengan adanya pergeseran aktivitas perekonomian ke aspek digital, secara otomatis penggunaan penyelenggara PMSE luar negeri juga meningkat. “Harusnya ini juga selaras dengan kepatuhan dan pembayaran pajak kepada Indonesia sebagai negara pasar,” katanya.

Bawono juga menilai Perpu No. 1/2020 masih mengupayakan pengenaan pengenaan PPh. PTE baru dikenakan apabila pengenaan PPh tidak memungkinkan. Dengan ini, Indonesia sesungguhnya masih memberikan ruang pengenaan PPh secara ketentuan umum maupun pemungutan yang sejalan dengan konsensus global jika nantinya disepakati. (Bisnis Indonesia)

  • Mencegah Terjadinya PHK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% melalui Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Waktu penurunan pun lebih cepat dibandingkan usulan dalam Omnibus Law Perpajakan. Simak artikel ‘Dipercepat, Ini Timeline Penurunan Tarif PPh Badan dalam Perpu 1/2020’.

Baca Juga: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tidak Dikenakan untuk Wajib Pajak Ini

“Artinya yang ada di dalam Omnibus Law Perpajakan kita tarik untuk dimajukan di 2020 sebagai bagian dari pengurangan beban pada sektor korporasi sehingga mereka tidak mengalami tekanan untuk kemudian menciptakan PHK atau kebangkrutan,” katanya. (Kontan/DDTCNews)

  • Penyesuaian PPh Pasal 25

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% akan langsung disesuaikan untuk wajib pajak yang memakai mekanisme angsuran PPh Pasal 25.

“Dengan ditetapkannya tarif PPh WP badan sebesar 22% melalui Perpu No. 1/2020 maka angsuran PPh Pasal 25 WP badan untuk tahun ini juga sudah akan menyesuaikan," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Tobin Tax dan Pajak Digital Resmi Berlaku, Ini Penjelasan Pemerintah
  • Sektor Penerima Insentif Diperluas

Pemerintah akan memperluas penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dari sebelumnya hanya diberikan kepada karyawan industri manufaktur. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif itu emungkinan akan juga dinikmati karyawan di sektor pariwisata, pertanian, hingga perkebunan.

“PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja akan diperluas seperti pariwisata dan penunjangnya, atau sektor-sektor lain yang langsung terdampak,” katanya. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’. (DDTCNews)

Baca Juga: Ini Kriteria Masyarakat yang Tak Bisa Terima Vaksin Covid-19 Sinovac
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, virus corona, perpu 1/2020, pmse, pajak digital, pph badan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Januari 2021 | 14:56 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 13 Januari 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 12 Januari 2021 | 18:07 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 12 Januari 2021 | 17:56 WIB
VAKSIN COVID-19
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN