BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Tanpa menunggu pengesahan RUU Omnibus Law Perpajakan, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Penurunan tarif PPh badan ini menjadi salah satu dari 4 kebijakan di bidang perpajakan dalam Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Simak artikel ‘Ini 4 Kebijakan Perpajakan dalam Perppu 1/2020’.
“Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap … berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan,” demikian bunyi penggalan pasal 5 ayat (1) Perppu yang berlaku mulai 31 Maret 2020 ini.
Penurunan tarif PPh badan itu dari 25% menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif PPh badan akan menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini lebih cepat setahun dari rencana awal dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Simak infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (1): Pengurangan Tarif PPh Badan’.
Untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh badan.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu … diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah,” demikian bunyi penggalan pasal 5 ayat (3).
DDTC Fiscal Research sebelumnya juga merilis Policy Note bertajuk ‘Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan’. Dalam Policy Note ini, ada pula pembahasan mengenai penurunan tarif PPh badan. Untuk memperoleh kajian tersebut, silakan download di sini.
Kendati Perppu ini berlaku mulai 31 Maret 2020, sesuai Undang-Undang (UU) No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perppu masih harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan).
Pengajuan Perppu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi UU. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu. Jika Perppu mendapat persetujuan DPR, Perppu ditetapkan menjadi UU.
Jika tidak mendapat persetujuan DPR, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Jika Perppu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.
RUU tentang Pencabutan Perppu mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perppu. RUU ini ditetapkan menjadi UU tentang Perppu dalam rapat paripurna yang sama dengan penolakan (tidak ada pemberian persetujuan) dari DPR. (kaw)
