Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

PROGRAM pengungkapan sukarela wajib pajak merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam undang-undang yang disahkan pada 7 Oktober 2021 dan diundangkan pada 29 Oktober 2021, program pengungkapan sukarela diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V UU HPP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah mengadakan program tersebut untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Lantas, apa itu program pengungkapan sukarela?

Definisi
Mengutip laman resmi DJP, program pengungkapan sukarela merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan atau skema.

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Pertama, pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak (tax amnesty).

Kedua, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.

Harta yang diungkapkan dalam program ini dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan berbeda-beda, tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta tersebut.

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Berdasarkan UU HPP, program pengungkapan sukarela akan berlaku selama 6 bulan, yaitu mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Perincian lebih lanjut mengenai program pengungkapan sukarela dapat disimak dalam artikel “Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP.”

Dalam lanskap internasional, program pengungkapan sukarela dikenal sebagai voluntary disclosure program (VDP). Secara umum, VDP adalah kesempatan yang ditawarkan otoritas pajak terhadap wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk memperbaiki kewajiban pajaknya berdasarkan persyaratan yang ditentukan (OECD, 2015).

Sebagai insentif, wajib pajak yang secara sukarela mengikuti program ini mendapat fasilitas tertentu seperti tidak dikenakan tuntutan pidana serta pengurangan sanksi dan bunga. Kendati memiliki format yang bervariasi, program ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu program permanen dan inisiatif sementara (OECD, 2015).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Sementara itu, berdasarkan IBFD International Tax Glossary (2015), VDP adalah prosedur atau program administratif yang menawarkan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya yang kurang dipenuhi tanpa risiko tuntutan pidana.

Program ini umumnya tidak memengaruhi kewajiban pembayaran pajak yang terutang, bunga, atau denda perdata. Namun, dalam beberapa kasus hukuman perdata juga dapat ditiadakan. Contoh spesifik dari program sejenis VDP adalah Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) yang diadakan AS (IBFD, 2015).

Mengutip laman resmi otoritas pajak AS, OVDP adalah program pengungkapan sukarela yang dirancang khusus untuk wajib pajak dengan potensi tanggung jawab pidana dan/atau sanksi perdata karena kegagalan yang disengaja untuk melaporkan aset keuangan luar negeri dan membayar semua pajak yang harus dibayar sehubungan dengan aset tersebut.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

OVDP ini dirancang untuk memberikan manfaat kepada wajib pajak seperti perlindungan dari tanggung jawab pidana. Program tersebut juga memberikan persyaratan tertentu agar wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pajak beserta sanksinya.

Kanada juga menerapkan VDP. Berdasarkan laman resmi Pemerintah Kanada, VDP adalah program yang memberikan keringanan berdasarkan kasus per kasus kepada wajib pajak yang sukarela untuk memperbaiki kesalahan/kelalaian dalam SPT sebelum otoritas pajak mengetahui atau menghubungi wajib pajak tentang hal tersebut. (rig)

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan
Topik : kamus pajak, kamus, uu hpp, ruu hpp, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WIB
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Dua RUU Soal Pajak Ini Tak Lagi Masuk Daftar Prolegnas 2020-2024

Selasa, 07 Desember 2021 | 14:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB