Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

GLOBALISASI ekonomi menuntut dikuranginya berbagai hambatan perdagangan seperti regulasi dan pengenaan tarif. Apabila dibiarkan, hambatan itu berpeluang menurunkan daya saing nasional sehingga berdampak serius terhadap perekonomian.

Salah satu upaya untuk mengurangi hambatan tersebut adalah dengan membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)?

Definisi
TERMINOLOGI KPBPB dalam lanskap internasional lekat dengan istilah Free Trade Zone (FTZ). Menurut IBFD International Tax Glossary (2015) FTZ merupakan istilah yang digunakan secara longgar untuk merujuk pada area mana pun di wilayah suatu negara yang tidak memberlakukan pajak langsung dan/atau tidak langsung.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Istilah FTZ secara lebih khusus digunakan untuk merujuk pada area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lain tidak diterapkan. Bea masuk umumnya dibayarkan jika barang atau hasil produksi dipindahkan dari FTZ ke area yang tunduk pada kewenangan pabean normal.

FTZ tidak boleh disamakan dengan Free Trade Area. Pasalnya Free Trade Area pada dasarnya merupakan perjanjian bilateral atau multilateral timbal balik untuk melarang atau membatasi bea masuk hanya di antara para anggotanya.

Sementara itu, FTZ merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai. Selain FTZ, istilah KPBPB juga lekat dengan istilah free port.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Free port pada dasarnya adalah area terbatas di mana barang dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari pengenaan bea masuk. Area ini berfungsi baik sebagai pusat pengiriman barang atau fasilitas gudang berikat (IBFD, 2015).

Sementara itu, International Finance Corporation World Bank Group dalam Special Economic Zones Performance, Lessons Learned, and Implication For Zone Development (2008) menyatakan FTZ merupakan salah satu bentuk dari Special Economic Zone (SEZ), yang didefinisikan sebagai:

“Suatu kawasan di mana luas areanya sempit, dibatasi secara jelas, barang-barang tertentu yang masuk dan keluar dari daerah tersebut bebas bea, menawarkan fasilitas pergudangan, penyimpanan dan distribusi untuk perdagangan, operasional transshipment dan re-export, dan umumnya terletak di pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk”.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Selain FTZ, masih terdapat banyak jenis SEZ lainnya, seperti Export Processing Zone (EPZ), Hybrid EPZ (HEPZ), dan Enterprise Zone (EZ) (IFC-World Bank, 2008). Zona-zona tersebut pada umumnya dibedakan berdasarkan tujuan pengembangan, luas kawasan operasional, lokasi, fasilitas, kegiatan, dan tujuan pemasaran.

Definisi dalam Regulasi Domestik
FTZ di Indonesia diadaptasi menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pemerintah telah merumuskan definisi dari KPBPB dan juga telah menetapkannya dalam Undang-Undang No.36/2000 tentang Penetapan Perppu No.1/2000 tentang KPBPB.

Merujuk Pasal 1 angka 1 Perppu No.1/2000 KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai.

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Namun, UU No.36/2000 telah diubah melalui Perppu No.1/2007. Perppu No.1/2007 ini selanjutnya telah ditetapakn menjadi UU No.44/2007. Mengacu Pasal 2 Perppu No.1/2007, batas-batas KPBPB baik daratan maupun perairannya kini ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pembentukan KPBPB.

Lebih lanjut, dalam KPBKB dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang–bidang lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pembentukan KPBPB.

Konsep KPBPB sebetulnya sudah lama dikembangkan di Indonesia. Sejak tahun 1963, Pelabuhan Sabang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dan perdagangan bebas yang kemudian dikukuhkan dalam UU No.37/2000.

Baca Juga: APA ITU MMEA?

Selain Pelabuhan Sabang, ada pula kawasan lain yang ditetapkan sebagai KPBPB yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Penetapan keempat kawasan tersebut sebagai KPBPB ditetapkan dalam UU No.44/2007 dan produk turunannya.

Dalam perkembangan lebih lanjut sebagian atau seluruh lokasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.1/2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Adapun KEK merupakan wujud pengembangan kawasan strategis ekonomi yang mulai diatur di Indonesia sejak 2009. Dasar kebijakan tentang pembentukan KEK tertuang dalam UU No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Baca Juga: Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Hal ini berarti KEK merupakan pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi pada periode sebelumnya, termasuk KPBPB.

Simpulan
INTINYA FTZ adalah area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lainnya tidak diterapkan. FTZ di Indonesia dikenal dengan istilah KPBPB yang diartikan sebagai suatu kawasan dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu SPPKP?

Topik : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Free Trade Zone, definisi, kamus pajak, kamus pabean

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Senin, 19 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah?

Rabu, 14 Juli 2021 | 19:24 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax