BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan mengenai pemberitahuan pabean pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (kawasan bebas). Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2024.
Beleid tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan ketentuan seputar penyelenggaraan kawasan bebas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP 41/2021). PP 41/2021 itu di antaranya mengamanatkan pengaturan seputar pemberitahuan pabean di kawasan bebas akan diatur lebih lanjut dalam PMK.
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 huruf e PP 41/2021..., perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Bebas;” bunyi pertimbangan PMK 113/2024, dikutip pada Selasa (28/1/2025),
Sebelumnya, ketentuan pemberitahuan pabean pada kawasan bebas telah diatur dalam PMK 42/2020 s.t.d.d PMK 48/2012. Apabila dibandingkan, salah satu perubahan paling mencolok adalah PMK 113/2024 tidak lagi membedakan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) menjadi PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03.
PPFTZ adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean pemasukan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas. PPFTZ tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
Adapun PMK 113/2024 diundangkan pada 31 Desember 2024 dan akan berlaku 90 hari setelahnya. Dengan demikian, ketentuan yang termuat dalam PMK 113/2024 akan berlaku efektif mulai 31 Maret 2025
Secara umum, PMK 113/2024 terdiri atas 8 bab dan 25 pasal. Berikut perinciannya:
BAB I KETENTUAN UMUM
Berisi beragam definisi istilah yang digunakan dalam PMK 113/2024.
BAB II BENTUK, ISI, DAN KEABSAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal ini mengatur pemenuhan kewajiban pabean di kawasan bebas dilakukan di kantor pabean menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tersebut disampaikan secara elektronik melalui SINSW.
Pasal ini menguraikan pemberitahuan pabean terdiri atas: (i) pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan barang; (ii) pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang ke kawasan bebas; (iii) pemberitahuan pabean dalam rangka pengeluaran barang dari kawasan bebas.
Pasal ini memerinci setiap jenis dari pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan barang, pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang ke kawasan bebas, dan pemberitahuan pabean dalam rangka pengeluaran barang dari kawasan bebas.
Pasal ini mengatur bahwa untuk kepentingan data dan analisis statistik maka pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean dicatat sebagai impor. Sementara itu, pengeluaran barang dari kawasan bebas ke luar daerah pabean dicatat sebagai ekspor
Pasal ini memerinci ketentuan bentuk, isi, dan petunjuk pengisian setiap jenis pemberitahuan pabean.
Pasal ini memerinci pemberitahuan pabean dalam rangka apa saja yang menggunakan PPFTZ.
Pasal ini menerangkan ppftz untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan pemberitahuan pabean ekspor.
Pasal ini memerinci elemen data yang tercantum dalam PPFTZ.
Pasal ini menerangkan pihak yang harus menyerahkan PPFTZ adalah pengusaha. Namun, penyerahan PPFTZ dapat dikuasakan pada pengusaha pengurusan jasa kepabenan (PPJK).
Pasal ini menerangkan petunjuk pengisiam PPFTZ.
Pasal ini menerangkan ketentuan penyerahan PPFTZ oleh PPJK.
BAB III PENELITIAN, PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal ini menyatakan PPFTZ akan dilakukan penelitian oleh pejabat bea dan cukai.
Pasal ini mengatur tata cara pengajuan permohonan perubahan atas PPFTZ yang telah disampaikan.
Pasal ini mengatur batas waktu pengajuan permohonan perubahan atas PPFTZ yang ada kesalahan beserta hal-hal yang bisa dilakukan pembetulan.
Pasal ini mnegatur tata cara pengajuan pembatalan PPFTZ yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
Pasal ini mengatur pembetulan data dan/atau pembatalan PPFTZ oleh kepala kantor pabean berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas.
Pasal ini menerangkan tata cara pembetulan dan pembatalan pemberitahuan pabean pada kawasan bebas selain PPFTZ.
BAB IV DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
Pasal ini mengatur tentang dokumen pelengkap PPFTZ.
Pasal ini mengatur ketentuan penyampaian dokumen pelengkap PPFTZ.
BAB V PERTUKARAN DATA
Pasal ini mengatur ketentuan pertukaran data dan/atau informasi PPFTZ antara dirjen bea dan cukai dengan pimpinan badan pengusahaan kawasan bebas dan instansi pemerintah lainnya.
BAB VI PETUNJUK PELAKSANAAN
Pasal ini mengatur dirjen pajak dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai: (i) rincian dari elemen data, contoh format formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ; dan (ii) tata cara perubahan dan pembatalan PPFTZ.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ini mengatur peralihan istilah PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 menjadi PPFTZ.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal ini menyatakan berlakunya PMK 113/2024 akan sekaligus mencabut PMK 48/2012 s.t.d.d PMK 48/2020.
Pasal ini menyatakan PMK 113/2024 berlaku setelah 90 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Untuk melihat PMK 113/2024 secara lengkap, Anda dapat membaca atau mengunduh peraturan di Perpajakan DDTC.
