Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Jasa Penyediaan Tenaga Kerja?

A+
A-
6
A+
A-
6
Apa Itu Jasa Penyediaan Tenaga Kerja?

UNDANG-undang pajak pertambahan nilai (PPN) mengatur pemberian sejumlah kemudahan pajak untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dapat tidak dipungut— baik sebagian atau seluruhnya—atau dibebaskan dari PPN. Salah satunya ialah jasa penyediaan tenaga kerja (Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN). Lantas, apa itu jasa penyediaan tenaga kerja?

Definisi
ISTILAH jasa tenaga kerja lekat dengan outsourcing. Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut (Libertus, 2008).

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Senada, Cambridge Business English Dictionary mendefinisikan outsourcing sebagai situasi di mana perusahaan mempekerjakan organisasi lain untuk melakukan beberapa pekerjaannya ketimbang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukannya.

Sementara itu, Twin (2022) mengartikan outsourcing sebagai praktik bisnis mempekerjakan pihak di luar perusahaan untuk melakukan layanan atau membuat barang yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan oleh karyawan dan staf perusahaan itu sendiri.

Dalam Bahasa Indonesia, outsourcing dapat diterjemahkan sebagai alih daya. Salah satu hal yang dapat dialihkan dalam kegiatan outsourcing adalah tenaga kerja. Tenaga kerja outsourcing ini biasanya disalurkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja yang memberikan jasa penyediaan tenaga kerja.

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Terkait dengan aspek pajak, pengertian jasa penyediaan tenaga kerja di antaranya tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 83/2012. Pasal tersebut menguraikan jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja.

Jasa penyediaan tenaga kerja tersebut dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.

Selain itu, pengertian jasa penyediaan tenaga kerja juga terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja.

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Berdasarkan surat edaran tersebut , jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh pengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja.

SE-05/PJ.53/2003 menyebut penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lain-lain.

Sebelum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit, jasa penyediaan tenaga kerja menjadi jenis jasa yang tidak dikenai PPN sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) huruf ‘k’ UU PPN. Jasa tersebut tidak dikenai PPN sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Baca Juga: Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Dalam perkembangannya, Pasal 4A ayat (3) huruf ‘k’ dihapus. Namun, UU HPP menambahkan Pasal 16B ayat (1a) yang menyebut pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk tujuan tertentu.

Tujuan tersebut di antaranya mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Jasa tertentu yang dimaksud antara lain jasa tenaga kerja, termasuk jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. (rig)

Baca Juga: Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, PPN, jasa penyediaan tenaga kerja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:00 WIB
PRANCIS

OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

Jum'at, 03 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-26/PJ/2020

Publik Bisa Panggil Pegawai DJP untuk Bantu Isi SPT, Begini Caranya

Jum'at, 03 Februari 2023 | 12:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Rangkuman UU Pajak Pasca Terbitnya Perpu 2/2022? Simak di Sini

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak