BERITA PAJAK HARI INI

Anda Dapat Telepon Mengatasnamakan Kantor Pajak? Begini Kata DJP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Januari 2023 | 09:18 WIB
Anda Dapat Telepon Mengatasnamakan Kantor Pajak? Begini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak mengenai layanan panggilan keluar (outbound call) Kring Pajak 1500200. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (31/1/2023).

Wajib pajak perlu memastikan panggilan yang masuk merupakan layanan outbound call Kring Pajak 1500200. Khusus untuk transaksi keuangan, terutama terkait dengan tunggakan pajak, wajib pajak perlu berhati-hati.

“Mohon berhati-hati dan tidak melakukan transaksi keuangan sebelum konfirmasi ke KPP terdaftar. Untuk pembayaran tagihan pajak menggunakan ID billing sehingga tidak terdapat mekanisme autodebit melalui rekening,” tulis contact center DJP merespons pertanyaan warganet di Twitter.

Baca Juga:
Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Otoritas mengatakan outbound call dari Kring Pajak biasanya berisi pengingat untuk melaporkan SPT Tahunan atau membayar surat tagihan pajak (STP)/surat ketetapan pajak (SKP), penyampaian survei layanan, atau perbaikan (revisi) jawaban petugas yang kurang lengkap/kurang sesuai.

“Sedangkan untuk layanan dari KPP silakan konfirmasikan ke KPP terdaftarnya. Kontak KPP dapat diakses pada https://pajak.go.id/unit-kerja,” imbuh Kring Pajak.

Selain mengenai layanan outbound call, ada pula ulasan terkait dengan pelaksanaan tahap wawancara yang menjadi bagian dari seleksi calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Kemudian, ada pula ulasan tentang perlakuan atas PPh ditanggung pemberi kerja.

Baca Juga:
Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penyampaian Informasi Lewat Outbound Call Kring Pajak

DJP mengatakan sesuai dengan ketentuan dalam PER-25/PJ/2016, salah satu layanan yang diberikan oleh Kring Pajak adalah penyampaian informasi perpajakan melalui outbound call. Layanan penyampaian informasi perpajakan itu terdiri atas 5 hal.

Pertama, edukasi perpajakan, yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat dan/atau wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, program, dan kegiatan DJP. Kedua, survei perpajakan, yakni survei untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Ketiga, dukungan terhadap kepatuhan wajib pajak (taxpayer compliance support). Penyampaian informasi dalam rangka mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, meliputi prosedur pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan imbauan pelunasan tunggakan pajak.

Baca Juga:
Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Keempat, apresiasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kelima, layanan penyampaian informasi lainnya kepada masyarakat dan/atau wajib pajak. (DDTCNews)

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Komisi Yudisial (KY) akan menggelar tahap wawancara proses seleksi CHA dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia selama 3 hari. Adapun wawancara CHA TUN khusus pajak akan digelar pada Rabu (1/2/2023).

Hakim Pengadilan Pajak Ruwaidah Afiyati dijadwalkan mengikuti tahap wawancara pada pukul 07.30—09.10 WIB. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Triyono Martanto akan mengikuti seleksi wawancara para pukul 09.15—10.55 WIB.

Baca Juga:
Utang Pajak Tak Dilunasi, Saldo Rekening WP Akhirnya Disita

Seleksi wawancara akan digelar secara terbuka dan dapat disaksikan langsung secara daring melalui kanal Youtube KY, yakni https://youtube.com/@KomisiYudisialRI.

Masyarakat yang hendak mengajukan pertanyaan kepada CHA dapat bertanya baik secara langsung dengan hadir di kantor KY atau melalui fitur komentar pada kanal Youtube. Simak pula ‘Wawancara CHA Dilakukan Terbuka, Publik Bisa Ikut Lempar Pertanyaan’. (DDTCNews)

PPh Ditanggung Pemberi Kerja

DJP menegaskan ketentuan dalam PER-16/PJ/2016 masih tetap berlaku. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mencabut atau mengubah PER-16/PJ/2016. Dengan demikian, ketentuan terkait dengan PPh yang ditanggung pemberi kerja dalam PER-16/PJ/2016 masih berlaku.

Baca Juga:
Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-16/PJ/2016, penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), tidak termasuk pengertian yang dipotong PPh Pasal 21.

Adapun sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan lainnya dari wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

“PPh yang ditanggung pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b PER-16,” jelas Kring Pajak. (DDTCNews)

Baca Juga:
Kesempatan Lunasi Tunggakan PBB! Ada Pemutihan Hingga Agustus 2024

Revisi PP 5/2021

Pemerintah berencana merevisi beberapa peraturan pemerintah (PP) terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang selama ini masih terhambat implementasinya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peraturan yang akan direvisi utamanya terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Ini akan diselesaikan dengan revisi PP 5/2021 [tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga:
Influencer Makin Banyak, Negara Ini Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak




Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Utang Pajak Tak Dilunasi, Saldo Rekening WP Akhirnya Disita

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%