Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Wow, Deteksi Legalitas Pita Cukai Sudah Bisa Lewat Aplikasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Wow, Deteksi Legalitas Pita Cukai Sudah Bisa Lewat Aplikasi

Ilustrasi. (foto: www.thenational.ae)

ABU DHABI, DDTCNews—Otoritas pajak Uni Emirat Arab, Federal Tax Authority (FTA) meluncurkan aplikasi khusus bagi konsumen guna mendeteksi legalitas dari produk tembakau yang beredar.

Konsumen bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi produk tembakau ilegal dengan memindai pita cukai digital yang melekat pada produk tembakau baik rokok maupun produk tembakau lainnya.

"Aplikasi ini merupakan alat yang efektif untuk mendukung program 'Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme' yang telah diluncurkan sejak 2019 lalu," ujar Dirjen FTA Khalid Ali Al-Bustani, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

FTA Digital Tax Stamp (DTS) ini dapat diunduh melalui Apple Store atau Google Play. Aplikasi ini juga dalam rangka memerangi praktik pengelakan pajak, melindungi kesehatan masyarakat, dan melindungi masyarakat dari produk ilegal.

Bila ditemukan produk tembakau yang dibeli konsumen tidak memenuhi ketentuan cukai atau ilegal, konsumen dapat langsung melaporkan produk tersebut kepada FTA melalui aplikasi. Nanti, FTA bersama otoritas akan melakukan penindakan.

Aplikasi FTA DTS dan program 'Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme' sudah diluncurkan sejak Januari 2019 dan berlaku atas semua produk tembakau yang beredar di Uni Emirat Arab baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor.

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sejak 1 Mei 2020, FTA mulai melarang importasi produk tembakau yang tidak dilekati cukai. Selanjutnya, sejak 1 Agustus 2020 FTA juga telah melarang penjualan produk tembakau tanpa cukai di seluruh wilayah Uni Emirat Arab.

Seperti dilansir Al-Bawaba, FTA juga akan mulai mewajibkan seluruh produsen dan importir produk tembakau cair dan produk rokok yang dipanaskan untuk mulai memesan cukai pada November 2020.

Selanjutnya, FTA juga berencana akan melarang suplai, penyimpanan, dan kepemilikan produk tembakau cair dan produk rokok yang dipanaskan tanpa cukai mulai tahun depan atau Januari 2021. (rig)

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : uni emirat arab, cukai, aplikasi, pita cukai, legalitas, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 26 Agustus 2020 | 20:57 WIB
Wah canggih sekali! Mungkin inovasi teknologi ini bisa diadopsi di Indonesia untuk mendeteksi legalitas produk-produk tembakau yang beredar. Adanya sebuah platform yang dapat diunduh semua masyarakat juga dapat membantu bersama-sama petugas bea cukai untuk mengantisipasi beredarnya produk tembakau i ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Perpanjangan NPPBKC Khusus Penyalur dan Pengusaha TPE, Begini Caranya

Senin, 23 Januari 2023 | 13:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! 1 Ton Cat Food Asal China Dimusnahkan Bea Cukai Gara-Gara Ini

Senin, 23 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Tahun Baru Imlek, DJBC Bagikan Tips Belanja Biar Tetap Hoki

Minggu, 22 Januari 2023 | 14:00 WIB
KENYA

Miliarder Dunia Makin Kaya, Oxfam Usulkan 3 Kebijakan Pajak Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T