Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tok! DPR Restui Perubahan Asumsi ICP & Postur APBN 2022, Ini Detailnya

A+
A-
4
A+
A-
4
Tok! DPR Restui Perubahan Asumsi ICP & Postur APBN 2022, Ini Detailnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) berbincang dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata (kiri) saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dan postur APBN 2022.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan perubahan asumsi harga ICP perlu dilakukan sejalan dengan terjadi kenaikan harga komoditas di pasar global. Menurutnya, asumsi harga ICP yang hanya US$63 per barel pada APBN 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur ICP sebesar US$100 per barel," katanya saat membacakan kesimpulan hasil raker bersama Menteri Keuangan," Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Said mengatakan perubahan asumsi harga ICP juga menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, postur APBN 2022 juga harus dilakukan perubahan.

Banggar DPR pun menyetujui perubahan postur APBN 2022 dengan pendapatan negara senilai Rp2.266,2 triliun, naik dari target awal pada APBN 2022 yaitu Rp1.846,1 triliun. Kenaikan itu terjadi karena lonjakan harga komoditas juga memberikan berkah pada pendapatan negara.

Tambahan pendapatan terjadi pada penerimaan perpajakan, dari semula Rp1.510 triliun menjadi 1.784,0 triliun. Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), angkanya naik dari Rp335,5 triliun menjadi Rp481,5 triliun.

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Dari sisi belanja, pemerintah memperkirakan kebutuhannya akan mencapai Rp3.106,4 triliun, naik dari rencana awal Rp2.714,2 triliun. Meski demikian, Banggar DPR menolak penambahan belanja yang diusulkan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L).

Awalnya, belanja K/L diusulkan naik dari Rp945,8 triliun menjadi Rp948,8 triliun, tetapi rapat memutuskan angkanya tetap. Usulan tambahan belanja K/L kini dialihkan untuk belanja non-K/L sehingga nominalnya menjadi Rp1.355,9 triliun, naik dari yang diusulkan pemerintah Rp1.352,9 triliun.

Pada belanja non-K/L itulah, terdapat pos belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, penyesuaian anggaran pendidikan, dan penebalan program perlindungan sosial (perlinsos).

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

Dengan perubahan postur belanja tersebut, defisit APBN 2022 kini ditargetkan turun dari Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB.

"DPR mendukung langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk kebijakan antisipatif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN," ujar Said. (sap)

Baca Juga: Setoran Bea Cukai Sudah Rp140 T, Sri Mulyani Yakin Target Terlampaui
Topik : APBN, defisit, surplus, belanja pemerintah, penerimaan negara, belanja subsidi, belanja pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Demi Amankan Penerimaan Negara, Kemenkeu Alokasikan Rp2,81 Triliun

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Penerimaan Bocor, Kemenkeu Pererat Kerja Sama dengan Kejagung

Kamis, 16 Juni 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed, Sri Mulyani Pangkas Defisit

Kamis, 16 Juni 2022 | 16:15 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu 2023 Senilai Rp45,12 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat