Ditopang Sumber Daya Alam, Pemerintah Raup PNBP hingga Rp271 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga semester I/2026 tercatat Rp271 triliun, tumbuh 21,5% dibandingkan dengan semester I/2025 yang hanya Rp222,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi PNBP telah mencapai 59% dari target APBN 2026 yang ditetapkan senilai Rp459,2 triliun.

"PNBP hingga semester I/2026 terealisasi sebesar Rp271 triliun atau 59% dari target APBN 2026," katanya, dikutip pada Minggu (12/7/2026).

Purbaya melaporkan kinerja PNBP pada semester I/2026 didorong oleh pertumbuhan penerimaan komponen PNBP SDA migas, PNBP SDA non migas, PNBP kementerian/lembaga (K/L), serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Sementara itu, PNBP yang bersumber dari kekayaan negara dipisahkan (KND) mengalami kontraksi lantaran tidak ada lagi setoran dividen BUMN perbankan.

"Peningkatan realisasi PNBP utamanya didorong oleh kinerja pendapatan SDA serta peningkatan penerimaan PNBP K/L dan pendapatan BLU," tutur Purbaya.

Secara terperinci, realisasi PNBP SDA migas (minyak dan gas bumi) tercatat senilai Rp60,7 triliun atau tumbuh 24,3% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan positif ini dipengaruhi kenaikan Indonesia crude price (ICP) dan lifting gas bumi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Kemudian, PNBP SDA nonmigas, yakni mencakup sektor minerba, kehutanan, perikanan, panas bumi dan penjualan hasil tambang/PHT, terealisasi senilai Rp81,5 triliun. Setoran ini tumbuh 21,4% karena didorong kenaikan harga komoditas nikel, tembaga, emas dan perak.

Selanjutnya, PNBP K/L terealisasi senilai Rp78,7 triliun atau tumbuh sebesar 43,9%. Purbaya mencatat pertumbuhan tersebut didukung oleh kontribusi pendapatan dari sektor jasa komunikasi dan informasi, serta setoran dari kegiatan penegakan hukum, seperti Satgas PKH.

Lalu, pendapatan BLU didorong oleh peningkatan layanan kesehatan, serta kenaikan harga dan tarif pungutan ekspor minyak sawit (CPO) dan turunannya.

Sementara itu, PNBP kekayaan negara yang dipisahkan hanya terealisasi Rp1,5 triliun atau kontraksi 87,4% ketimbang tahun lalu, karena tidak terulangnya setoran dividen BUMN perbankan. Sebab, setoran dividen BUMN kini sepenuhnya dialihkan ke BPI Danantara. (rig)