Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tiru 2 Negara Ini, Pajak Kekayaan Bisa Jadi Tren

A+
A-
1
A+
A-
1
Tiru 2 Negara Ini, Pajak Kekayaan Bisa Jadi Tren

Ilustrasi. 

SUCRE, DDTCNews – Berbagai negara merespons dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dengan mengincar kontribusi pajak lebih besar dari orang kaya. Hal ini juga merupakan langkah untuk mereplikasi upaya yang sudah dilakukan beberapa negara Amerika Latin sebelumnya.

Salah satu aspek yang mendorong langkah tersebut adalah berubah drastisnya struktur penerimaan pajak di Amerika Latin. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) dari individu menurun dari 23,5% pada 2019 menjadi 9,2% pada 2020.

Kepala Manajemen Fiskal Inter-American Development Bank Emilio Pineda mengatakan kenaikan tarif PPh menjadi opsi yang tidak memungkinkan karena akan membuat aktivitas masyarakat bergeser ke sektor informal dan mendorong terjadinya protes besar-besaran, seperti yang terjadi di Kolombia.

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

“Oleh karena itu, pemajakan terhadap kelompok individu kaya menjadi fokus utama negara-negara Amerika Latin,” ujar Kepala Manajemen Fiskal Inter-American Development Bank Emilio Pineda, dikutip dari Tax Notes International Volume 103 Juli 2021, Senin (12/7/2021).

Sebagai contoh, pajak atas kekayaan dalam bentuk wealth tax yang dikenakan atas menghasilkan penerimaan 2 kali lipat dari target. Per April 2021, pemerintah Bolivia berhasil mengumpulkan BOB 224,1 juta atau setara dengan Rp471,2 miliar dari 203 wajib pajak kaya.

Sebagai informasi, pajak tersebut dikenakan kepada orang yang memiliki kekayaan di atas BOB30 juta atau Rp60,7 miliar. Simak juga ‘152 Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

Tarif pajak kekayaan sebesar 1,4% akan dikenakan kepada wajib pajak dengan kekayaan mencapai BOB30 juta hingga BOB40 juta. Pada lapisan kekayaan BOB40 juta hingga BOB50 juta, tarif yang dikenakan mencapai 1,9%. Tarif sebesar 2,4% dikenakan atas lapisan kekayaan di atas BOB50 juta.

Pajak kekayaan akan dikenakan setiap satu tahun dan berlaku secara permanen atas orang yang tinggal di Bolivia, baik warga negara Bolivia maupun warga negara asing. Pajak ini juga dikenakan atas harta yang ditempatkan di Bolivia serta harta yang ditempatkan di luar yurisdiksi Bolivia. Adapun wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari pajak yang seharusnya dibayar.

Argentina juga mengenakan pajak solidaritas pada wajib pajak dengan kekayaan minimum sebanyak ARS 200 juta atau Rp30,2 miliar. Per April lalu, pemerintah Argentina telah mengumpulkan ARS223 juta atau 80% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Kemenkeu Jamin Pengurangan Pengecualian PPN Tidak Menambah Beban WP

Saat ini, pemerintah Argentina beralih fokus pada penelusuran 3.000 wajib pajak yang dinilai berisiko tidak patuh dan menyelesaikan 300 sengketa terkait dengan pemajakan ini.

Masih dikutip dari Tax Notes International, penerapan pajak solidaritas di Argentina ini cukup kontroversial, sebab Argentina sebenarnya sudah memiliki pajak kekayaan yang diterapkan setiap tahun.Ulasan terkait dengan pajak solidaritas juga bisa dibaca dalam Fokus 'Pajak, Solidaritas, dan Ketimpangan Pascapandemi'. (kaw)

Baca Juga: Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS
Topik : Amerika Latin, Bolivia, Argentina, pajak kekayaan, pajak solidaritas, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Desember 2021 | 13:15 WIB
PERPAJAKAN

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI Haula Rosdiana Dapat Rekor MURI

Minggu, 26 Desember 2021 | 16:00 WIB
POLANDIA

Inflasi Terus Naik, Bahan Pokok Dibebaskan dari PPN Selama 6 Bulan

Jum'at, 24 Desember 2021 | 19:00 WIB
KOSTA RIKA

Identifikasi Ketidakpatuhan WP, Kebijakan Pajak 2022 Disusun

Rabu, 22 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dapat NPWP Meski Tak Ajukan Pendaftaran, Ini Kata Ditjen Pajak

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia