Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

152 Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
152 Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru

LA PAZ, DDTCNews – Pemerintah Bolivia resmi menetapkan pengenaan pajak orang kaya. Pajak dikenakan kepada orang yang memiliki kekayaan di atas BOB30 juta atau Rp60,7 miliar.

Beleid pengenaan pajak aorang kaya ini sudah disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh Presiden Bolivia Luis Acre pada 29 Desember 2020. Pajak ini akan berdampak pada 152 orang kaya atau high net worth individual (HNWI) di Bolivia.

"Pajak ini hanya dikenakan atas 152 orang kaya di Bolivia. Pajak ini akan mendorong redistribusi kekayaan dan bermanfaat untuk ribuan rumah tangga di Bolivia," ujar Acre, dikutip pada Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Tarif pajak kekayaan sebesar 1,4% akan dikenakan kepada wajib pajak dengan kekayaan mencapai BOB30 juta hingga BOB40 juta. Pada lapisan kekayaan BOB40 juta hingga BOB50 juta, tarif yang dikenakan mencapai 1,9%. Tarif sebesar 2,4% dikenakan atas lapisan kekayaan di atas BOB50 juta.

Pajak kekayaan ini akan dikenakan setiap satu tahun dan berlaku secara permanen atas orang yang tinggal di Bolivia, baik warga negara Bolivia maupun warga negara asing. Pajak ini juga dikenakan atas harta yang ditempatkan di Bolivia serta harta yang ditempatkan di luar yurisdiksi Bolivia.

Seperti dilansir riotimesonline.com, individu dianggap sebagai subjek pajak dan bisa dikenai pajak kekayaan bila telah berada di Bolivia selama 183 hari dalam 1 tahun terakhir.

Baca Juga: OECD: Kebijakan Pajak Pascapandemi Harus Tekan Ketimpangan

Selain Bolivia, negara Amerika Latin yang terlebih dahulu menetapkan pengenaan pajak kekayaan adalah Argentina. Di Argentina, pajak kekayaan dikenakan bagi orang yang memiliki kekayaan di atas ARS200 juta.

Pajak tersebut diperkirakan akan berdampak pada 12.000 orang yang tinggal di Argentina. Dana yang terkumpul dari pengenaan pajak kekayaan di Argentina akan dialokasikan untuk program-program penanganan pandemi Covid-19 dan stimulus perekonomian. (kaw)

Baca Juga: Tarif PPh Orang Kaya Naik, Otoritas Perlu Telisik Dua Aspek Ini
Topik : Bolivia, pajak orang kaya, pajak kekayaan, HNWI

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Agustus 2021 | 11:30 WIB
FILIPINA

Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

Selasa, 10 Agustus 2021 | 10:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Darurat Penerimaan Negara, Pajak Kekayaan Bisa Jadi Solusi?

Minggu, 08 Agustus 2021 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Ketimpangan Memburuk, Bank Sentral Usulkan Penerapan Pajak Kekayaan

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 15:30 WIB
KANADA

Isu Pajak Kekayaan Menguat, Pilihan Politik Masyarakat Berubah

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP