Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kanwil DJP Gandeng Polda

A+
A-
2
A+
A-
2
Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kanwil DJP Gandeng Polda

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menjajaki kerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Belis Siswanto mengatakan upaya sinergi antara otoritas pajak dan aparat penegak hukum yaitu jajaran Polda NTT perlu dijalin guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di wilayah timur Indonesia tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda NTT atas sinergi dalam optimalisasi penerimaan negara. Semoga amanah yang diberikan menjadi berkah untuk kita semua," katanya dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Sementara itu, Brigjen Pol Ama Kliment Dwikorjanto menyambut baik ajakan sinergi dari Kanwil DJP Nusa Tenggara. Dia memastikan jajaran Polda NTT siap mendukung untuk agenda pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dia menilai upaya untuk mengamankan dan mengoptimalisasikan penerimaan pajak saat ini makin dibutuhkan. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak dibutuhkan guna membiayai upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi.

Untuk itu, sambungnya, saluran komunikasi antara dua lembaga di wilayah NTT wajib dijalin dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam mengamankan penerimaan pajak.

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

"Kegiatan audiensi dan koordinasi ini sangat penting dilakukan. Hal ini dapat membentuk hubungan yang harmonis antar instansi penegak hukum sehingga semakin optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara," tuturnya.

DJP saat ini intens menjalin kerja sama dalam upaya mengamankan penerimaan pajak. Kantor pusat hingga unit vertikal DJP di daerah rutin menjalin kerja sama pengawasan dan penegakan hukum pajak dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sebelumnya, sinergi pengawasan dan penegakan hukum pajak sudah dijalin oleh seluruh Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya. Kemudian tiga Kanwil DJP di Jawa Timur juga telah menjalin kerja sama penegakan hukum dengan Polda Jatim. (rig)

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Topik : kanwil djp nusa tenggara, kepatuhan pajak, polda ntt, sinergi antarinstansi, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Tangani Kebocoran Pajak, Pemda Diminta Segera Perbaiki Integrasi Data

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:12 WIB
KOTA BANDUNG

Ada 7 Insentif Pajak Bumi dan Bangunan, Termasuk Pemutihan Denda

Senin, 26 Juli 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN BENGKALIS

Gencarkan Penagihan Piutang Pajak, Bapenda Gandeng Kejaksaan

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu