Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tingkatkan Daya Saing, Tarif Pajak Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Tingkatkan Daya Saing, Tarif Pajak Dipangkas

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hongaria berencana menindaklanjuti rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dan orang pribadi. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menetapkan pajak yang rendah untuk gaji dan mereformasi dunia pendidikan untuk meningkatkan daya saing.

Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan pada pemilihan umum 2018, pemerintah akan melakukan pembahasan dengan membuat sistem pajak lebih kompetitif dengan cara memberikan pengurangan tarif pajak perusahaan menjadi 19% untuk perusahaan besar, dan untuk usaha kecil akan membayar pajak 10%.

“Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menurunkan pajak gaji rata-rata guna bersaing dengan negara tetangga seperti Slowakia dan Republik Ceko dalam 5 atau 6 tahun,” ujarnya dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Kamis (10/11).

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Orban menambahkan untuk PPh orang pribadi juga kemungkinan akan dipangkas dengan tarif flat sebesar 15%. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.

"Kita tidak tahu bagaiman masa depan ekonomi Hongaria. Walau begitu, ekonomi Hongaria tetap perlu reformasi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing,” katanya.

Dalam Forum Ekonomi Dunia, Global Competitiveness Report 2015-2016, Hongaria menduduki peringkat ke-63, setelah Polandia, Republik Ceko dan Rumania. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja terampil yang dapat menaikkan upah dalam perekonomian.

Baca Juga: Perkembangan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Orban juga mengatakan, seperti dilansir dalam channelnewsasia.com, Pemerintah Hongaria akan melakukan reformasi pendidikan yang lebih tinggi untuk angkatan kerja Hongaria yang lebih terampil, canggih dan lebih fleksibel dalam hal mencari pekerjaan. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, tarif pajak, hongaria

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK ASIA-PASIFIK

World Bank: Pajak yang Lebih Progresif Cegah Ketimpangan

Kamis, 30 September 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pilar 2 OECD Bakal Akhiri Tren Penurunan Tarif Pajak di Asean

Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim