Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Menperin Juga Usul Pembebasan Pajak Daerah atas Mobil

A+
A-
4
A+
A-
4
Ternyata Menperin Juga Usul Pembebasan Pajak Daerah atas Mobil

Tampilan materi yang dibawakan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier dalam webinar Indonesia Development Forum 2020, Rabu (14/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar turut mendorong pemerintah daerah membebaskan pajak untuk mobil baru.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan usulan insentif pajak daerah tersebut akan mempercepat pemulihan industri otomotif di dalam negeri yang lesu akibat pandemi virus Corona.

Menurutnya, pembebasan pajak daerah itu akan melengkapi stimulus fiskal dari pemerintah pusat yang juga telah diusulkan, yakni pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada mobil baru.

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

"Mudah-mudahan mendapatkan respons yang baik sehingga upaya pemerintah untuk memulihkan ini, kami sebagai pembina sektor, bisa menggerakkan sektor otomotif lebih baik lagi," katanya dalam webinar Indonesia Development Forum 2020, Rabu (14/10/2020).

Taufiek mengatakan usulan pembebasan pajak daerah itu meliputi bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), serta pajak progresif pada kepemilikan mobil kedua dan seterusnya.

Taufik menilai pembebasan BBNKB, PKB, dan pajak progresif akan membuat harga mobil baru lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan itu juga akan meningkatkan daya saing mobil produksi dalam negeri.

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Selain itu, insentif pajak diharapkan mampu menggulirkan kembali aktivitas ekonomi pada industri otomotif serta subsektor pendukungnya, termasuk pada industri kecil dan menengah (IKM). Misalnya, industri yang mengolah karet, besi, baja, dan kaca.

Kemenperin mengusulkan waktu pembebasan BBN-KB, PKB, dan pajak progresif pada September hingga Desember 2020. Surat usulan insentif PPnBM dan PPN telah ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejak 2 September 2020. Namun, menurut Taufiek, hingga kini Mendagri belum memberikan keputusannya.

Pada hari yang sama, menperin juga menandatangani surat untuk meminta insentif pajak berupa pembebasan PPnBM dan PPN atas mobil baru kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu masih mengkaji usulan tersebut. (kaw)

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Topik : pajak daerah, BBN-KB, PKB, PPN, PPnBM, Kementerian Perindustrian, pajak mobil

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:30 WIB
PMK 209/2021

Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat

Kamis, 13 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOTA KUPANG

Kejar Pendapatan Daerah, Pemda Kebut Pengenaan Pajak Air Tanah

Kamis, 13 Januari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Mirip Seperti 2021, Apa Saja?

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB
BULGARIA

Pandemi Belum Usai, Penurunan Tarif PPN 9% Diperpanjang

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya