Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ternyata Ini yang Buat Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Cukup Lama

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Ini yang Buat Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Cukup Lama

Berfoto bersama setelah penandatanganan kesepakatan pembaruan P3B Indonesia & Singapura. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum disepakati dan diteken pada pada Selasa (4/2/2020), pembaruan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia dan Singapura melalui proses perundingan dimulai sejak 2015 dan berlangsung hingga lima kali. Mengapa cukup lama?

Salah satu negosiator dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yaitu Chintya Pramasanti mengungkapkan cerita di balik itu. Cerita itu disampaikan dalam video berdurasi 5 menit yang diunggah BKF melalui akun Twitter-nya.

“Perundingan P3B Indonesia—Singapura itu berlangsung dari 2015 – 2020, memang cukup lama. [Hal ini] karena ada banyak pasal non-negotiable bagi Singapura, sehingga Indonesia butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan advokasi posisi tersebut agar bisa diterima oleh Singapura,” jelas Chintya.

Baca Juga: DJP Sudah Tetapkan Target Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Lihat di Sini

Seperti diberitakan sebelumnya, perundingan telah dimulai sejak 2015 dan berlangsung selama lima putaran. Perundingan awal dilakukan pada 8-10 Juli 2015 di Batam. Perundingan selanjutnya diadakan pada 27-29 Juli 2016 di Singapura dan 12-14 September 2018 di Singapura. Selanjutnya, ada perundingan kembali pada 26-28 November 2018 di Jakarta dan pada 6-9 Januari 2020 di Singapura.

Lamanya proses perundingan membuat Chintya menemui salah satu hal yang menarik. Dia melihat bagaimana kedua belah pihak saling bersikukuh atas posisinya masing-masing dan bagaimana masing-masing pihak itu berargumentasi untuk meyakinkan lawannya.

“Sehingga itu jatuhnya tuh kayak lagi perang tapi itu di meja perundingan,” imbuhnya.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

Dia pun optimistis pembaruan P3B Indonesia dan Singapura dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan dalam amendemen, ada sejumlah fitur baru yang ditawarkan sehingga mampu menjadi stimulus bagi meningkatnya investasi untuk kedua negara.

Ada sejumlah kesepakatan yang diambil, salah satunya terkait dengan relaksasi tarif pajak untuk royalti dan branch profit tax. Simak artikel ‘Resmi dari DJP, Ini Pokok-Pokok Pembaruan P3B Indonesia & Singapura’. (kaw)

Baca Juga: Perkuat Dinas Penanaman Modal Daerah, Ini Janji Presiden

“Perundingan P3B Indonesia—Singapura itu berlangsung dari 2015 – 2020, memang cukup lama. [Hal ini] karena ada banyak pasal non-negotiable bagi Singapura, sehingga Indonesia butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan advokasi posisi tersebut agar bisa diterima oleh Singapura,” jelas Chintya.

Baca Juga: DJP Sudah Tetapkan Target Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Lihat di Sini

Seperti diberitakan sebelumnya, perundingan telah dimulai sejak 2015 dan berlangsung selama lima putaran. Perundingan awal dilakukan pada 8-10 Juli 2015 di Batam. Perundingan selanjutnya diadakan pada 27-29 Juli 2016 di Singapura dan 12-14 September 2018 di Singapura. Selanjutnya, ada perundingan kembali pada 26-28 November 2018 di Jakarta dan pada 6-9 Januari 2020 di Singapura.

Lamanya proses perundingan membuat Chintya menemui salah satu hal yang menarik. Dia melihat bagaimana kedua belah pihak saling bersikukuh atas posisinya masing-masing dan bagaimana masing-masing pihak itu berargumentasi untuk meyakinkan lawannya.

“Sehingga itu jatuhnya tuh kayak lagi perang tapi itu di meja perundingan,” imbuhnya.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

Dia pun optimistis pembaruan P3B Indonesia dan Singapura dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan dalam amendemen, ada sejumlah fitur baru yang ditawarkan sehingga mampu menjadi stimulus bagi meningkatnya investasi untuk kedua negara.

Ada sejumlah kesepakatan yang diambil, salah satunya terkait dengan relaksasi tarif pajak untuk royalti dan branch profit tax. Simak artikel ‘Resmi dari DJP, Ini Pokok-Pokok Pembaruan P3B Indonesia & Singapura’. (kaw)

Baca Juga: Perkuat Dinas Penanaman Modal Daerah, Ini Janji Presiden
Topik : P3B, tax treaty, investasi, Sri Mulyani, DJP, BKF, Singapura
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 11 Desember 2019 | 10:58 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:54 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Jum'at, 07 Februari 2020 | 17:44 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:48 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK