Review
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 04 November 2020 | 16:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 23 November 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 23 November 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 23 November 2020 | 10:13 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (5)
Jum'at, 20 November 2020 | 20:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Rabu, 11 November 2020 | 09:55 WIB
KURS PAJAK 11 NOVEMBER - 17 NOVEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 25 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 24 November 2020 | 10:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 23 November 2020 | 10:03 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 22 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Ternyata Ini Alasan PMK Insentif Pajak Litbang Dirilis Paling Akhir

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Ini Alasan PMK Insentif Pajak Litbang Dirilis Paling Akhir

Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Syarif Ibrahim Busono Adi saat memaparkan materi dalam sosialisasi PMK 153/2020, Senin (26/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai insentif pajak super deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) muncul paling akhir. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aspek yang dipertimbangkan.

Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Syarif Ibrahim Busono Adi mengatakan sejumlah pertimbangan dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pemberian insentif pajak yang tepat sasaran dan keberlangsungan penerimaan negara.

"Tantangan super deduction Litbang agar tepat sasaran ini meningkatkan jumlah pendaftaran paten di dalam negeri dan bisa mengurangi devisa keluar karena pembayaran Intellectual Property Rights (IPR)," katanya dalam sosialisasi daring Kemenperin mengenai PMK 153/2020, Senin (26/10/2020).

Baca Juga: Urus Izin Praktik Konsultan Pajak? DJP: Wajib Lakukan KSWP

Ibrahim memaparkan pendaftaran hak kekayaan intelektual baru berupa paten di Indonesia pada periode 2009-2018 masih sekitar 1.500. Angka tersebut tertinggal dari capaian Malaysia pada periode sama dengan pendaftaran sekitar 2.000 paten.

Pendaftaran paten baru di Singapura yang pada 2018 juga tercatat lebih dari 5.000. Sementara itu, negara seperti Jepang mencatatkan lebih dari 400.000 pendaftaran paten baru. Pada tahun yang sama, China mencatatkan 1,5 juta pendaftaran paten baru.

Agenda untuk menjamin insentif pajak yang tepat sasaran juga dihadapkan pada tantangan untuk menekan devisa keluar karena pembayaran IPR ke luar negeri. Menurutnya, Indonesia masih menjadi negara net importer IPR.

Baca Juga: Buat Warga Jatim! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tinggal 4 Hari

Kondisi tersebut terlihat dari performa pada 2018. Pembayaran IPR ke luar negeri tercatat mencapai US$1,9 miliar. Sementara itu, ekspor pemanfaatan IPR pada tahun yang sama hanya mencapai US$50 juta.

"Jadi, devisa keluar karena pembayaran IPR seperti royalti itu masih besar dan ekspornya masih kecil dan cenderung stagnan di angka US$50 juta-US$60 juta," terangnya.

Oleh karena itu, desain kebijakan dirumuskan secara hati-hati untuk menjamin insentif tepat sasaran dengan indikator makin baiknya kinerja pendaftaran paten baru dan berkurangnya nilai impor IPR.

Baca Juga: Begini Risiko Terlambat Lapor Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Salah satu contoh kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pemberian insentif tepat sasaran dan kesinambungan penerimaan negara adalah ketentuan pengurangan penghasilan bruto yang dibuat berjenjang. Tidak semua bisa bisa diklaim dalam satu tahun pajak yang sama. Simak artikel ‘Ini Maksimal Pembebanan Pengurangan Penghasilan Bruto Tiap Tahun Pajak’.

Selain itu, pemberian skema insentif juga dibuat secara berjenjang. Pada tahap pertama pelaku usaha yang memanfaatkan insentif diberikan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari biaya riil kegiatan Litbang.

Kemudian, tambahan pengurangan sebesar 200% bisa dimanfaatkan jika memenuhi empat kriteria utama. Pertama, tambahan diskon 50% jika hasil Litbang menghasilkan IPR yang didaftarkan di dalam negeri.

Baca Juga: Penyerahan Batu Bara Terutang PPN, Berlaku Sejak Kapan? Ini Kata DJP

Kedua, tambahan 25% jika hasil Litbang menghasilkan paten yang didaftarkan di luar negeri. Untuk memenuhi syarat kedua ini paten yang berada di luar negeri harus memiliki keterkaitan dengan paten yang terdaftar di dalam negeri.

Ketiga, tambahan pengurang penghasilan bruto sebesar 100% jika hasil paten sudah mencapai tahap komersialisasi. Keempat, tambahan diskon 25% jika hasil Litbang berupa paten dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga Litbang pemerintah atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

"Jadi kebijakan super deduction secara gradasi dan jumlah pengurang yang dapat dimanfaatkan setiap tahun paling tinggi 40% menjadi cara pemerintah untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan menjaga kesinambungan kebijakan fiskal," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Apakah Jasa Kebersihan di RS Rujukan Termasuk Objek PPN DTP?

Topik : PMK 153/2020, PP 45/2019, super tax deduction, insentif pajak, litbang, R&D, DJP, BKF
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 19 November 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 18 November 2020 | 17:41 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 18 November 2020 | 15:00 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 18 November 2020 | 14:31 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 25 November 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 25 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 24 November 2020 | 18:51 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 24 November 2020 | 18:15 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 24 November 2020 | 17:47 WIB
FILIPINA
Selasa, 24 November 2020 | 17:05 WIB
PMK 147/2020
Selasa, 24 November 2020 | 16:43 WIB
PMK 147/2020
Selasa, 24 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 147/2020
Selasa, 24 November 2020 | 16:01 WIB
OPERASI LAUT 2020
Selasa, 24 November 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN MONETER