Dibiayai Pajak, MBG Akan Tersalur ke 82,9 Juta Orang di Februari 2026

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) meyakini makan bergizi gratis (MBG) akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir Februari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan peningkatan cakupan MBG didukung oleh penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh daerah, utamanya di wilayah aglomerasi dan daerah terpencil.

"Kita akhir tahun ini mungkin sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerimaan manfaat, karena kita optimistis bisa membentuk 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil," ujar Dadan, dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

Untuk menyalurkan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, MBG membutuhkan 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 SPPG di daerah terpencil. "Sehingga totalnya kurang lebih akan ada antara 31 sampai 33 ribu SPPG," ujar Dadan.

Dadan mengeklaim target penyaluran MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat baru akan tercapai pada Februari 2026 mengingat banyaknya kendala dalam pembentukan SPPG.

"Kita inginnya akhir bulan ini, tapi saya melihat karena ini sekarang banyak kejadian, bencana alam, kemudian ada gangguan-gangguan teknis terkait dengan verifikasi dan lain-lain, saya melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari," ujar Dadan.

Sebagai informasi, kini MBG baru disalurkan kepada 49 juta penerima manfaat melalui 17.060 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan.

Menurut Dadan, MBG akan tersalur kepada 51,5 juta penerima manfaat dalam waktu dekat. Jumlah penerima manfaat dimaksud setara dengan populasi penduduk Korea Selatan.

Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penyaluran MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun. Pada tahun depan, anggaran yang ditetapkan untuk penyaluran MBG mencapai Rp335 triliun mengingat MBG disalurkan kepada 82,9 juta penerima manfaat sejak kuartal I/2026.

Anggaran MBG tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)