Berita
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Terindikasi Manipulasi Pajak, SPT 2.700 Perusahaan Ditolak Otoritas

A+
A-
1
A+
A-
1
Terindikasi Manipulasi Pajak, SPT 2.700 Perusahaan Ditolak Otoritas

Ilustrasi. (DDTCNews)

KOPENHAGEN, DDTCNews—Pemerintah Denmark merilis data kinerja pengawasan pajak periode 2015-2019 yang berhasil mengamankan penerimaan negara senilai 3,8 miliar kroner Denmark atau setara Rp8,9 triliun.

Menteri Perpajakan Morten Bedskov mengatakan data laporan pengawasan pajak melibatkan 2.700 perusahaan yang ditolak laporan SPT tahunannya. Mereka terindikasi melakukan penipuan pajak dengan manipulasi besaran penghasilan kena pajak PPh badan.

"Pilihan terbaik saat ini adalah mencegah kerusakan sebelum hal itu terjadi. Maka saya sangat senang mengatakan upaya pengawasan telah dilakukan dengan sangat efektif," katanya dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tahunan Jadi Topik Terpopuler

Bedskov menuturkan pengawasan pajak sangat penting untuk terus ditingkatkan lantaran data menunjukan praktik penipuan pajak dari perusahaan telah merugikan negara hingga 1,4 juta kroner per tahun.

Untuk itu, upaya pengawasan terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya SPT badan yang ditolak otoritas. Pada 2015, sekitar 58% SPT badan ditolak dan meningkat menjadi 65% karena terindikasi melakukan kecurangan dan penipuan pajak.

Dia menyebutkan upaya pengawasan pajak dilakukan secara bertahap. Analisis risiko wajib pajak dilakukan dengan pemeriksaan digital dan manual atas SPT yang disampaikan. Petugas pajak juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi usaha.

Baca Juga: Musim Lapor SPT, Bale Pajak Mulai Beroperasi

Bila ada indikasi penipuan pajak maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Otoritas akan menolak laporan SPT perusahaan jika ditemukan bukti penipuan atau manipulasi pajak yang dilakukan korporasi.

Seperti dilansir Tax Notes International, otoritas pajak tahun ini menerapkan model baru penilaian risiko wajib pajak berbasis digital yang akan memudahkan kerja petugas dalam pengawasan pajak.

"Pengawasan pajak yang kuat tidak hanya mensyaratkan jumlah pegawai yang cukup, tapi juga fiskus memiliki alat yang tepat untuk bekerja. Itulah tujuan reformasi pemerintah untuk pengawasan pajak," jelas Bedskov.

Baca Juga: Otoritas Sebut Aturan Cukai Etil Alkohol Bakal Kembali Diperketat

Bedskov telah menyerahkan usulan untuk paket kebijakan reformasi pajak komprehensif. Langkah perbaikan dimulai dengan merekrut 1.000 petugas pajak dalam empat tahun ke depan.

Lalu, penerapan alat analisis berbasis teknologi informasi untuk mengatasi kasus pencucian uang, kesalahan data PPN dan melawan penggelapan pajak. Otoritas juga mengusulkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar hukum pajak.

Usulan tersebut lantas direstui pemerintah dan parlemen dengan meluncurkan reformasi pengawasan pajak pada 29 April 2020. Otoritas diberikan hak untuk membentuk empat unit pengawasan pajak pada musim gugur tahun ini dan berlokasi di tiga kota.

Baca Juga: Ini Daftar Negara yang Royal Beri Insentif Pajak untuk Litbang

Unit di Kota Fredericia akan fokus kepada upaya pengawasan terhadap potensi pencucian uang dan praktik penggelapan pajak. Unit serupa juga didirikan di Kota Hjerring. Sementara itu, unit di Kota Aarhus menjadi pusat pengawasan pajak untuk pemberantasan penghindaran pajak internasional. Unit ini mulai beroperasi pada 27 Agustus 2020. (rig)

Topik : denmark, pengawasan pajak, SPT, pemeriksaan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:15 WIB
SERBIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:30 WIB
NIGERIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:08 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:25 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK