Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Terbitkan PMK 94/2021, Kemenkeu Harapkan Ini dari Pemerintah Daerah

A+
A-
2
A+
A-
2
Terbitkan PMK 94/2021, Kemenkeu Harapkan Ini dari Pemerintah Daerah

PMK 94/2021. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK 94/2021 sebagai upaya percepatan realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penerbitan PMK 94/2021 untuk mengoptimalkan dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam penanganan pandemi. Misalnya, mengenai program perlindungan sosial (perlinsos) kepada masyarakat miskin dan rentan agar segera tersalur.

"Ini bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja TKDD, optimalisasi penggunaan dan penyaluran DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Prima mengatakan ada 3 poin yang diatur dalam PMK 94/2021. Pertama, pemerintah memberikan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, terutama yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, sehingga dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Dia menyebut capaian serapan BLT dana desa pada saat ini masih rendah, yakni baru Rp6,1 triliun atau 21,1% dari target Rp28,8 triliun. Padahal, menurutnya, perlinsos seperti BLT dana desa akan menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Di sisi lain, Prima menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa setiap bulannya. Dia menilai ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Oleh karena itu, pemerintah memberikan relaksasi persyaratan yang tadinya dianggap menghambat seperti skema rapel dan penggunaan sistem tagging.

Kedua, dukungan APBD untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Menurut Prima, peran pemda sangat penting untuk meningkatkan vaksinasi harian, termasuk melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan DBH untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Kami akan melakukan intercept. Jadi, anggarannya kami ambil yang dari sebagian DAU kemudian kami bayarkan kepada TNI-Polri. Kemudian, nanti akan kami perhitungkan," tambah Prima.

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Ketiga, pemantauan refocusing anggaran daerah. Dalam hal ini, Prima berharap pemda bisa menyampaikan laporan mengenai refocusing anggaran untuk penanganan pandemi secara rutin. Pemerintah akan membuka suatu sistem monitoring untuk pelaporan refocusing anggaran, selain laporan reguler yang disampaikan setiap bulan.

Pemerintah juga berencana menugaskan setiap daerah memiliki account representative yang akan memastikan semua belanja sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19, mulai dari belanja kesehatan, perlinsos, hingga pemulihan ekonomi terutama untuk UMKM. (kaw)

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang
Topik : PMK 94/2021, TKDD, dana transfer ke daerah, BLT, dana desa, pandemi, Covid-19

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 11:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menyadari Peran Pajak dalam Program Vaksinasi

Selasa, 07 September 2021 | 15:07 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Insentif Pajak dalam Masa Pemulihan Ekonomi

Senin, 06 September 2021 | 19:42 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang Lagi, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Kegiatan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya