Didanai Pajak, Purbaya Sebut Pencairan BLT Tambahan Capai Rp18 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai Rp18 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BLT sudah cair utamanya untuk KPM yang merupakan bagian dari desil 1 dan 2. Untuk KPM yang merupakan bagian dari desil 3 dan 4, pencairan BLT harus dilakukan melalui kantor pos.

"Sebagian yang desil 3 dan 4 harus melalui PT Pos. Jadi, mereka mesti perbaiki lagi prosedurnya. Harusnya pekan ini sudah cair semua," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komite IV DPD, Senin (3/11/2025).

Purbaya optimistis pencairan BLT tambahan beserta stimulus lainnya bakal mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada kuartal IV/2025.

Menurutnya, BLT tersebut berasal dari anggaran yang tak direalisasikan oleh kementerian dan lembaga (K/L). Ketimbang tidak terpakai, dana tersebut dikucurkan ke perekonomian dalam bentuk BLT.

"Itu uang tidak terpakai. Daripada tidak terpakai, kita bagi ke masyarakat saja supaya perekonomiannya jalan," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk mengucurkan BLT tambahan senilai Rp900.000 untuk 35,05 juta KPM yang merupakan bagian dari desil 1 hingga desil 4. Total anggaran yang dibutuhkan untuk mengucurkan BLT ini senilai Rp31,5 triliun.

Adapun salah satu anggaran yang tidak terserap dan bisa direalokasikan untuk memberikan BLT kepada masyarakat adalah anggaran makan bergizi gratis (MBG). Anggaran MBG yang sempat menyentuh Rp171 triliun kini telah dipangkas mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) tak mampu menyerap seluruh anggaran dimaksud.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.

"Kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif untuk direalokasi ke kegiatan yang jauh lebih produktif. Pada saat akhir tahun saat kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara kita di desil 1 hingga 4," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada bulan lalu. (dik)