Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tax Amnesty Disebut Langgar UUD '45, Ini Kata Ahli

A+
A-
0
A+
A-
0
Tax Amnesty Disebut Langgar UUD '45, Ini Kata Ahli

JAKARTA, DDTCNews – Penggugat tax amnesty menilai program tax amnesty yang diterapkan di Indonesia telah melangggar UUD 1945. Meski banyak negara yang telah menerapkan, negara lain disebut tidak mempunyai UUD 1945 seperti Indonesia.

Menanggapi hal ini, Pengamat Pajak Darussalam mengatakan negara lain yang telah menyelenggarakan kebijakan perpajakan tersebut tentu tidak memiliki UUD 1945 seperti Indonesia. Namun, hal ini bukan menjadi permasalahan utama untuk tidak menyelenggarakan program pengampunan pajak.

“Negara lain memang tidak memiliki UUD 1945, tapi inti dari semua itu berpaku pada justifikasi keadilan. Justifikasi keadilan di sini diartikan bahwa setiap warga negara disamakan di hadapan hukum yang berlaku,” ujarnya saat menjadi Ahli dalam sidang lanjutan uji materi UU Pengampunan Pajak di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Senin (31/10).

Baca Juga: Gugatan terhadap UU Cipta Kerja Terus Bertambah

Dalam prinsip hukum, negara wajib memperlakukan setiap warga negaranya secara setara di mata hukum. Hal ini menjadi acuan utama bahwa justifikasi atas keadilan sangat perlu diterapkan untuk menghindari ketimpangan hukum yang mungkin terjadi di suatu negara.

Justifikasi keadilan dalam hal perpajakan, lanjut Darussalam, mengharuskan setiap warga negara untuk membayar dan melunasi pajak kepada negara.

Dia menegaskan penerapan program tax amnesty di berbagai negara tidak memerlukan UU seperti UUD 1945, namun berpijak pada upaya meningkatkan rasa keadilan di negara tersebut.

Baca Juga: Pekan Depan, MK Gelar Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Pasalnya, wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh akan kembali masuk ke dalam sistem perpajakan di negara tersebut, sehingga ke depan akan ikut berkontribusi membayar pajak bersama wajib pajak lain yangs sudah patuh.

Dengan demikian, program tax amnesty ini memberikan dampak positif bagi negara seiring dengan terciptanya aspek keadilan dalam sektor perpajakan.

“Contohnya Jerman, mereka tentu tidak punya UUD 1945 seperti Indonesia. Tapi, penerapan program tax amnesty membuat kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak semakin meningkat,” tegasnya. (Amu)

Baca Juga: Digugat Pekerja, Sidang Uji Materiil UU Cipta Kerja Digelar Besok

Topik : uji materi uu pengampunan pajak, mahkamah konstitusi, saksi ahli, uud 1945
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 20 Oktober 2016 | 16:35 WIB
TAX AMNESTY
Rabu, 12 Oktober 2016 | 08:30 WIB
UJI MATERI PENGAMPUNAN PAJAK
Senin, 03 Oktober 2016 | 21:38 WIB
GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 29 September 2016 | 10:26 WIB
UJI MATERI PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:00 WIB
PMK 15/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 16:45 WIB
THAILAND
Jum'at, 26 Februari 2021 | 16:44 WIB
PELAPORAN SPT