Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

18
18

DALAM tata cara penghitungan pengkreditan pajak pertambahan nilai (PPN), dikenal istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Secara singkat, pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP). Sementara itu, pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan BKP atau pemanfaatan JKP.

Dalam hal ini, PKP dapat mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara.

Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal

Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan Normal

Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Aspek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan

Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut UU PPN:

  1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
  2. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama, masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
  3. Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material.
  4. Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat:
  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP;
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
  • PPN yang dipungut;
  • PPnBM yang dipungut;
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Karena faktur pajak sekarang berbentuk elektronik, maka tanda tangan pun dibuat secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan tanda tangan bagi penerbit faktur pajak.

Adapun, PKP yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, pajak masukan atas BKP yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang belum dibiayakan atau dikapitalisasi.

Baca Juga: Biaya Promosi dan Entertainment yang Boleh Dibebankan

Sedangkan, kondisi faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah:

  1. Perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan “dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak”;
  5. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  6. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
  7. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi;
  8. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya :
    • tidak memenuhi ketentuan informasi minimal sebagaimana di atas;
    • tidak memenuhi persyaratan formal dan material; atau
    • tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
  9. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
  10. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN.

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Jika pengusaha melakukan penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan, dan pengusaha tidak mengetahui atau mencampurkan antara pajak masukan yang atas penyerahannya dibebaskan atau tidak terutang dengan yang terutang PPN, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan.

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya

Rumus untuk pedoman pengkreditan PPN:

P = PM x Z

Keterangan:

Baca Juga: Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru
  • P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan.
  • PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP.
  • Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

PKP mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN bulan perolehan BKP dan/atau JKP.

Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan penghitungan kembali pajak masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagai berikut:

1. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

Baca Juga: Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri

P’ = PM/T x Z’

Keterangan:

  • P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.
  • PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
  • T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut: untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun dan untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun;
  • Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

2. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

Baca Juga: Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang

P’ = PM x Z’

Keterangan:

  • P’ adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.
  • PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP,
  • Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

Pedoman pengkreditan PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

PKP dengan Omzet Kurang dari Rp1,8 Miliar

PMK 74 mengatur bahwa PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yaitu:

  • mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1,8 miiliar untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
  • Wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP.

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK 74 ini, yaitu sebesar:

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal
  • 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP; atau
  • 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan BKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 3% dari DPP.

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagai biaya untuk penghitungan pajak penghasilan.

Bila peredaran usaha PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan tersebut sudah melebihi Rp1,8 miliar maka mulai masa berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1,8 miliar, PKP tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak. Misalnya, pada bulan Juli, peredaran usaha sudah mencapai 1,8 miliar, maka mulai bulan Agustus PKP sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman pengkreditan ini.

Perlu dicatat, pedoman pengkreditan berdasarkan PMK 74 ini merupakan pilihan. Artinya, PKP yang memiliki omzet di bawah Rp1,8 miliar boleh menggunakan pedoman ini atau menggunakan mekanisme pengkreditan PKPM secara normal berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PPN.

Baca Juga: Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Pengkreditan Pajak Masukan PKP Tertentu

PMK 74 juga mengatur pedoman pengkreditan PPN untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bekas adalah 90% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 1% dari harga jual kendaraan bekas.

Baca Juga: Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Sedangkan besarnya pajak masukan atas penyerahan emas ditentukan sebesar 80% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 2% dari harga jual kendaraan bekas. Khusus untuk penjualan emas, sudah ada peraturan terbaru yaitu PMK Nomor 30/PMK.03/2014 namun tarifnya tetap sama. (Amu)

Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal

Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan Normal

Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Aspek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan

Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut UU PPN:

  1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
  2. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama, masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
  3. Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material.
  4. Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat:
  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP;
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
  • PPN yang dipungut;
  • PPnBM yang dipungut;
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Karena faktur pajak sekarang berbentuk elektronik, maka tanda tangan pun dibuat secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan tanda tangan bagi penerbit faktur pajak.

Adapun, PKP yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, pajak masukan atas BKP yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang belum dibiayakan atau dikapitalisasi.

Baca Juga: Biaya Promosi dan Entertainment yang Boleh Dibebankan

Sedangkan, kondisi faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah:

  1. Perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan “dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak”;
  5. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  6. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
  7. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi;
  8. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya :
    • tidak memenuhi ketentuan informasi minimal sebagaimana di atas;
    • tidak memenuhi persyaratan formal dan material; atau
    • tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
  9. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
  10. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN.

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Jika pengusaha melakukan penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan, dan pengusaha tidak mengetahui atau mencampurkan antara pajak masukan yang atas penyerahannya dibebaskan atau tidak terutang dengan yang terutang PPN, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan.

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya

Rumus untuk pedoman pengkreditan PPN:

P = PM x Z

Keterangan:

Baca Juga: Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru
  • P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan.
  • PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP.
  • Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

PKP mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN bulan perolehan BKP dan/atau JKP.

Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan penghitungan kembali pajak masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagai berikut:

1. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

Baca Juga: Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri

P’ = PM/T x Z’

Keterangan:

  • P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.
  • PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
  • T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut: untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun dan untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun;
  • Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

2. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

Baca Juga: Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang

P’ = PM x Z’

Keterangan:

  • P’ adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku.
  • PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP,
  • Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

Pedoman pengkreditan PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

PKP dengan Omzet Kurang dari Rp1,8 Miliar

PMK 74 mengatur bahwa PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yaitu:

  • mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1,8 miiliar untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau
  • Wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP.

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK 74 ini, yaitu sebesar:

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal
  • 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP; atau
  • 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan BKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 3% dari DPP.

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagai biaya untuk penghitungan pajak penghasilan.

Bila peredaran usaha PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan tersebut sudah melebihi Rp1,8 miliar maka mulai masa berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1,8 miliar, PKP tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak. Misalnya, pada bulan Juli, peredaran usaha sudah mencapai 1,8 miliar, maka mulai bulan Agustus PKP sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman pengkreditan ini.

Perlu dicatat, pedoman pengkreditan berdasarkan PMK 74 ini merupakan pilihan. Artinya, PKP yang memiliki omzet di bawah Rp1,8 miliar boleh menggunakan pedoman ini atau menggunakan mekanisme pengkreditan PKPM secara normal berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PPN.

Baca Juga: Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Pengkreditan Pajak Masukan PKP Tertentu

PMK 74 juga mengatur pedoman pengkreditan PPN untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bekas adalah 90% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 1% dari harga jual kendaraan bekas.

Baca Juga: Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Sedangkan besarnya pajak masukan atas penyerahan emas ditentukan sebesar 80% sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara sebesar 2% dari harga jual kendaraan bekas. Khusus untuk penjualan emas, sudah ada peraturan terbaru yaitu PMK Nomor 30/PMK.03/2014 namun tarifnya tetap sama. (Amu)

Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, pengkreditan pajak masukan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Sabtu, 25 November 2017 | 14:00 WIB
BELAJAR PPN
Jum'at, 17 Juni 2016 | 17:15 WIB
PPh PASAL 21 (4)
Jum'at, 10 Juni 2016 | 17:14 WIB
PPh PASAL 21 (2)
berita pilihan
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Sabtu, 25 November 2017 | 14:00 WIB
BELAJAR PPN
Kamis, 23 Maret 2017 | 22:10 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 28 Maret 2017 | 07:27 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 10 April 2019 | 17:11 WIB
PELAPORAN PAJAK (6)
Senin, 25 Maret 2019 | 17:01 WIB
PELAPORAN PAJAK (4)
Senin, 18 Maret 2019 | 18:09 WIB
PELAPORAN PAJAK (3)
Senin, 09 September 2019 | 17:25 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (12)
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:20 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (9)
Senin, 01 April 2019 | 15:55 WIB
PELAPORAN PAJAK (5)