Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Tarif PPN Naik Jadi 15% Mulai Hari Ini, Masyarakat Respons Negatif

A+
A-
7
A+
A-
7
Tarif PPN Naik Jadi 15% Mulai Hari Ini, Masyarakat Respons Negatif

Ilustrasi. Pemandangan pasar mobil saat sejumlah orang berkumpul untuk membeli kendaraan sebelum kenaikan PPN menjadi 15% di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (27/6/2020). Gambar diambil 27 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed bin Mansour/AWW/djo

RIYADH, DDTCNews – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 5% menjadi 15% mulai hari ini, Rabu (1/7/2020), mendapatkan respons negarif dari masyarakat Arab Saudi.

Kenaikan tarif PPN dinilai akan membebani pendapatan rumah tangga, meningkatkan inflasi, dan menekan konsumsi rumah tangga di tengah pembatasan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan tiga bulan di kerajaan tersebut karena pandemi Covid-19.

"Apalagi, subsidi dipotong. Kenaikan tarif PPN ini mendorong saya untuk memberi barang-barang seperti AC, televisi, dan produk elektronik lain. Saya sudah tidak mungkin membeli barang-barang ini setelah PPN resmi dinaikkan," ujar seorang guru yang diwawancarai oleh Agence France-Presse, dikutip pada Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Tunjuk Tiktok Jadi Pemungut PPN, DJP Jelaskan Lagi Soal Kredit Pajak

Seperti diketahui, masyarakat Arab Saudi sebelumnya menikmati banyak subsidi dari pemerintah karena sepenuhnya mengandalkan penerimaan dari minyak bumi. Pemerintah juga sama sekali tidak mengenakan pajak atas warganya.

Pengenaan PPN juga baru dilakukan pada 2018 sebagai langkah untuk menekan ketergantungan fiskal Arab Saudi atas minyak bumi. Apalagi, ada kecenderungan penurunan harga minyak dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan harga minyak bumi yang terus merosot akibat pandemi Covid-19, Arab Saudi mengumumkan untuk meningkatkan tarif PPN sebanyak tiga kali lipat dan menghentikan tunjangan bulanan atas biaya hidup yang biasa disalurkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Facebook Resmi Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Pernyataan Resmi DJP

Langkah penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini pun disebut menandakan berakhirnya era belanja besar-besar yang telah dilakukan pemerintah pada periode sebelumnya.

Kebijakan ini berpotensi menggerus kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama. Di Arab Saudi, subsidi dan tunjangan diberikan dalam jumlah besar oleh pemerintah kepada warganya dengan imbal balik berupa kesetiaan penuh dari masyarakat terhadap kerajaan.

Dengan berlakunya tarif PPN sebesar 15%, pelaku usaha memproyeksikan penjualan barang-barang akan mengalami penurunan setelah sempat meningkat pada pekan terakhir Juni 2020 menjelang berlakunya tarif PPN baru tersebut. Simak artikel ‘Kenaikan Tarif PPN Berlaku 1 Juli 2020, Warga Serbu Mal’.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

Capital Economics memproyeksikan inflasi pada Juli 2020 akan meningkat hingga 6% (yoy) akibat kebijakan PPN ini. Proyeksi itu jauh lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi pada Mei 2020 yang hanya sebesar 1,1% (yoy).

"Diakhirinya pembatasan aktivitas pada Juni ini memang bakal mendorong pemulihan aktivitas ekonomi. Namun, kami memprediksi pemulihan ekonomi ini akan berjalan lambat akibat kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah," tulis Capital Economics dalam laporannya, seperti dilansir The Times of India.

Di satu sisi, tampaknya Arab Saudi memang tidak memiliki pilihan lain. Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengurangi kuota haji dan umroh. Padahal, sumbangsih dua kegiatan ibadah ini terhadap penerimaan Arab Saudi mencapai US$12 miliar setiap tahunnya.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Meski tarif PPN dinaikkan tiga kali lipat, The Saudi Jadwa Investment meragukan efektifitas langkah tersebut dalam menutup defisit anggaran. Shortfall penerimaan sendiri diproyeksikan bakal mencapai US$112 miliar tahun ini. (kaw)

Topik : Arab Saudi, PPN, inflasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 02 Agustus 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 02 Agustus 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:01 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK