Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) minimum dalam skema alternative minimum tax (AMT) berlaku terbatas. Penegasan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (14/9/2021).

Usulan AMT dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bertujuan mencegah penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan wajib pajak dengan melaporkan kerugian terus-menerus. Kebijakan ini juga tidak akan berlaku untuk pelaku UMKM.

"Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bersifat eksesif. Tidak berarti kita memalaki atau dalam hal ini rugi tetapi tetap membayar [pajak]. Kita perlu melihat AMT ini dan ditetapkan terbatas pada wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Usulan pengenaan AMT berupa PPh minimum 1% dari penghasilan bruto masuk. Dalam usulan pemerintah, AMT akan dikenakan terhadap wajib pajak badan yang melaporkan rugi atau memiliki PPh terutang kurang dari 1% dari penghasilan bruto.

Selain mengenai AMT, ada pula bahasan mengenai RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Salah satu yang disoroti adalah rencana implementasi opsen pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pemerintah Bakal Susun Kriteria Wajib Pajak Tertentu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masuknya AMT dalam RUU KUP untuk merespons fenomena banyaknya wajib pajak badan yang melaporkan kerugian agar terhindar dari pajak. Wajib pajak badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren peningkatan 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Wajib pajak badan yang melapor rugi dalam 5 tahun berturut-turut juga meningkat hampir dua kali lipat, dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 melonjak menjadi 9.496 wajib pajak 2015-2019. Menurut Sri Mulyani, wajib pajak yang melapor rugi 5 tahun tersebut kedapatan masih beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia.

Pemerintah, sambungnya, memahami kekhawatiran wajib pajak terhadap rencana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan menyusun kriteria wajib pajak tertentu yang layak dikenakan AMT. Misalnya, menyangkut adanya hubungan afiliasi, miliki batas omzet tertentu, serta beroperasi komersial dalam jangka waktu tentu. (DDTCNews/Kontan)

Opsen Pajak

Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan daerah dengan memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak melalui RUU HKPD. Skema opsen dinilai akan membuat sistem administrasi pajak daerah berjalan lebih baik.

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

"Pemberian opsen ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Penerapan skema opsen akan berlaku pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Pajak Karbon

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia. Rencana pengenaan pajak karbon telah masuk dalam RUU KUP. Meski demikian, pelaksanaannya akan tergantung pada kesiapan sektor usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

"Implementasi pajak karbon dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, memperhatikan kesiapan sektor," katanya. (DDTCNews)

Penghapusan NPWP Bendahara Pemerintah

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada bendahara pemerintah yang NPWP-nya telah dihapus dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) telah dicabut secara jabatan.

Penyampaian surat pemberitahuan tersebut merupakan salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan KPP atas penghapusan NPWP dan pencabutan PKP bendahara pemerintah. Langkah tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-47/PJ/2021.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

“Dengan adanya penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP instansi pemerintah secara jabatan maka dilakukan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP bendahara,” bunyi bagian ketentuan umum surat edaran itu. (DDTCNews)

Kategori Bendahara

NPWP bendahara yang dihapus adalah NPWP dengan kategori bendahara pada basis data master file wajib pajak (MFWP) dan memenuhi salah satu dari 3 kriteria. Pertama, mempunyai klasifikasi lapangan usaha (KLU) bendahara.

Kedua, nama wajib pajak mengandung kata bendahara atau kata lain yang diindikasikan sebagai wajib pajak bendahara. Ketiga, wajib pajak yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori bendahara pada basis data MFWP. (DDTCNews)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

PPN Kebutuhan Pokok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PPN hanya akan dikenakan secara terbatas dan tidak akan dikenakan terhadap seluruh jenis bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

"Ini dikenakan pada kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi," ujar Sri Mulyani (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, alternative minimum tax, AMT, PPh minimum, RUU KUP, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 16 September 2021 | 09:05 WIB
Alternative minimum tax telah menjadi rencana global di berbagai negara. Penerapan ini ditujukan untuk mengamankan penerimaan negara, namun demikian perlu diperhatikan atas kriteria yang diterapkan nantinya
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak