Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diperlukan untuk memperbaiki desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Sri Mulyani mengatakan UU HKPD hadir dalam momentum yang tepat untuk menjadi instrumen yang penting bagi konsolidasi fiskal. Secara bersamaan, implementasi peraturan tersebut juga akan berdampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

"Hadirnya UU HKPD akan memainkan peranan yang signifikan dalam upaya pemerintah memperbaiki desain desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akuntabel dan berkinerja," katanya, dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah dan DPR mengesahkan UU HKPD untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Dia juga berharap hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi makin transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dia menilai UU HKPD akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan antardaerah. Hal itu sejalan dengan poin-poin yang termuat dalam UU HKPD, seperti peningkatan kualitas belanja, memperkuat pajak daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

"Tujuannya adalah agar APBD dan terutama transfer dana dari pusat itu betul-betul ditujukan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan," ujarnya.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Sri Mulyani berharap pemerintah daerah memiliki visi dan ambisi yang sama dengan pemerintah pusat untuk memulihkan perekonomian secara bersama-sama. Misal, ketika pemerintah pusat menggunakan APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi, pemda juga berpartisipasi dengan menggunakan APBD-nya.

UU HKPD disahkan untuk menyempurnakan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Untuk itu, UU HKPD juga memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, baik dari sisi transfer ke daerah maupun PDRD. (rig)

Baca Juga: Susun Belanja 2023, Kementerian dan Lembaga Perlu Perhatikan Tarif PPN
Topik : menkeu sri mulyani, UU HKPD, pemda, otonomi daerah, desentralisasi fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Perpres 2/2022, Pemerintah Bidik 1 Juta Wirausaha Baru Hingga 2024

Jum'at, 13 Mei 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Jum'at, 13 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Harus Kembali ke Konsumsi dan Investasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 18:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Kembali Musnahkan Barang Kena Cukai Senilai Miliaran Rupiah

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2