BERITA TERKINI
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DDTC Logo

Berkaitan dengan "otonomi daerah"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PADMendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD
PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Berita
• 27 Apr 2024
Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi DaerahSri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Berita
• 16 Jan 2022
Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan RakyatMendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat
KEUANGAN DAERAH

Mendagri Minta Daerah Genjot PAD Tanpa Beratkan Rakyat

Berita
• 02 Mei 2021
Bank Dunia Sebut Kewenangan Fiskal Daerah Masih TimpangBank Dunia Sebut Kewenangan Fiskal Daerah Masih Timpang
OTONOMI DAERAH

Bank Dunia Sebut Kewenangan Fiskal Daerah Masih Timpang

Berita
• 24 Jun 2020
PSBB Dinilai Setengah Hati, Pengamat Otonomi Daerah Kasih Masukan PSBB Dinilai Setengah Hati, Pengamat Otonomi Daerah Kasih Masukan
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

PSBB Dinilai Setengah Hati, Pengamat Otonomi Daerah Kasih Masukan

Berita
• 06 Apr 2020
Semua Wali Kota Kini Dukung RUU Omnibus LawSemua Wali Kota Kini Dukung RUU Omnibus Law
RUU OMNIBUS LAW

Semua Wali Kota Kini Dukung RUU Omnibus Law

Berita
• 04 Mar 2020
'Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR''Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR'
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN BOEDIARSO TEGUH WIDODO

'Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR'

Review
• 17 Mei 2018
Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke PusatKalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat
OTONOMI DAERAH

Kalla: Jangan Ingin Otonomi, Tapi Ketergantungan ke Pusat

Berita
• 26 Apr 2018
Ini Alasan Mendagri Tolak 213 Daerah Otonom BaruIni Alasan Mendagri Tolak 213 Daerah Otonom Baru
PENGHEMATAN ANGGARAN

Ini Alasan Mendagri Tolak 213 Daerah Otonom Baru

Berita
• 05 Okt 2016
Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada PusatTjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat
OTONOMI & PAJAK DAERAH

Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat

Berita
• 04 Agu 2016