Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Asosiasi UMKM

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Rencana Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Asosiasi UMKM

Ilustrasi. Dua pekerja membuat kue Klappertaart beragam rasa di toko cendera mata Christine Klappertaart, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (28/8/2021). ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) khawatir rencana pengenaan pajak penghasilan minimum atau alternative minimum tax (AMT) akan berdampak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan wacana itu akan memberatkan pelaku usaha di tengah upaya bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Selain itu, pengenaan AMT juga berpotensi menghambat pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

"Ini sangat memberatkan UMKM. Perjuangan kami agar dapat tarif 0,5% saja luar biasa. Kalau dibuat [tarif AMT] 1%, teman-teman pasti menolak," katanya melalui konferensi video, Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Ikhsan menuturkan RUU KUP memuat rencana pengenaan AMT pada wajib pajak yang mengaku rugi bertahun-tahun. Menurutnya, kebijakan itu sebaikinya tidak diberlakukan kepada UMKM yang secara skala usaha masih kecil dan rentan mengalami kerugian.

Menurutnya, skema pajak bagi UMKM sebaiknya tetap berpedoman pada substansi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Pada PP itu pun, ia mengusulkan pemerintah melakukan perubahan dengan tidak diberlakukan batas waktu.

Artinya, ia menginginkan selama status usaha tergolong mikro dan kecil maka substansi yang terdapat pada PP 23/2018 tetap berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Kami meminta UMK tetap dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari omzet atau dengan alternatif pilihan dikenai PPh sesuai Pasal 31E UU PPh," ujarnya.

Di lain pihak, Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak badan yang telah melaporkan kerugian terus meningkat. Pada 2012, wajib pajak yang mengaku rugi mencapai 8% dari total wajib pajak badan. Pada 2019, jumlahnya meningkat menjadi 11%.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyatakan pemerintah akan mengatur wajib pajak badan dengan kriteria tertentu yang dikecualikan dari ketentuan AMT. Pengecualian akan diatur dalam peraturan menteri keuangan. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : akumindo, UMKM, PP 23/20218, AMT , pajak penghasilan mininum, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Vallencia

Rabu, 01 September 2021 | 21:20 WIB
Kebijakan penurunan tarif yang telah diimplementasikan akan sulit untuk dinaikkan kembali karena mendapatkan sejumlah penolakan. Akan tetapi, PP 23/ 2018 ini telah mengatur juga bahwa pemanfaatannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, khsusu UMKM tarif 0,5% hanya dpt digunakan maximal ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya