Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Soal Penggunaan Data Wajib Pajak di Aplikasi Pengawasan, Ini Kata DJP

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Penggunaan Data Wajib Pajak di Aplikasi Pengawasan, Ini Kata DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan tetap adanya pengawasan terhadap penggunaan data wajib pajak yang tersedia dalam berbagai aplikasi digital berbasis analisis data. Pengawasan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/7/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan penggunaan data wajib pajak dalam berbagai aplikasi akan dilakukan sesuai dengan tujuan. DJP akan memastikan kesesuaian tugas pegawai dengan data yang diakses serta menerapkan pengawasan berjenjang.

"Hak akses terhadap aplikasi-aplikasi tersebut disesuaikan dengan role/function dari setiap pegawai masing-masing," katanya Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Seperti diketahui, untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, DJP telah meluncurkan 4 aplikasi berbasis data analisis pekan lalu. Aplikasi ini untuk membantu pengawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas account representative (AR), fungsional pemeriksa pajak, dan juru sita.

Adapun keempat aplikasi yang telah diluncurkan tersebut antara lain Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Simak ‘Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini’.

Selain pengawasan terhadap penggunaan data wajib pajak, masih ada pula bahasan mengenai terbatasnya ruang pemberian insentif pajak jika global minimum tax diterapkan. Kemudian, ada pula bahasan mengenai kinerja penerimaan pajak dan langkah optimalisasi yang dilakukan DJP.

Baca Juga: Pengawasan Bersama Bisa Buka Data WP, Pemeriksa Bekerja dalam Klaster

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Hak Akses Terhadap Data Wajib Pajak Berjenjang

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hak akses data wajib pajak juga dilakukan dengan cara berjenjang dari pimpinan unit vertikal pegawai yang bertugas hingga ke direktorat terkait yang berada di kantor pusat DJP.

Dengan demikian, pimpinan unit hingga kantor pusat mengetahui identitas pegawai yang dapat mengakses data wajib pajak. Hal ini dapat meminimalisasi adanya penyalahgunaan kewenangan oleh fiskus terkait dengan pemakaian data wajib pajak.

"Hak akses juga dilakukan dengan berjenjang sesuai dengan jabatan serta proses pekerjaannya,” katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Kerja Pemeriksa Pajak Pakai Sistem Klaster, Begini Kata DJP

Ruang Pemberian Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada ruang pemberian insentif di bawah tarif pajak minimum global yang telah disepakati 15%. Namun, pemberian insentif tidak akan mungkin berupa tarif pajak 0%.

Sri Mulyani mengatakan adanya aturan carve-out 5% memberi ruang bagi negara-negara yang masih membutuhkan insentif pajak sebagai sarana menarik investasi. Pemberian insentif bisa berupa tarif pajak hingga 5% di atas tarif pajak minimum.

“Ini untuk negara-negara yang masih mau memberikan insentif perpajakan, tapi yang jelas tidak mungkin memberikan fasilitas perpajakan 0%,” ujar Sri Mulyani. Simak ‘Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Pemerintah Daerah Perlu Siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi

Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Materiel

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I/2021 senilai Rp557,77 triliun atau tumbuh 4,9% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.realisasi tersebut setara dengan 45,36% terhadap target Rp1.229,59 triliun.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada 3 kebijakan yang akan dijalankan untuk optimalisasi penerimaan. Pertama, pemberian kemudahan layanan kepada wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

Kedua, pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan materiel. Ketiga, perluasan basis pemajakan, khususnya terkait dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Simak ‘Termasuk Pengawasan Pembayaran Masa WP, Begini Upaya DJP Semester Ini’. (DDTCNews)

Baca Juga: ATPETSI Berubah Jadi PERTAPSI, Akta Pendirian Resmi Diteken

Basis Pajak Jadi Lebih Jelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsensus terhadap proposal Pilar 1: Unified Approach nantinya akan memberikan kepastian pemajakan karena Indonesia sebagai negara dengan pasar besar bagi perusahaan multinasional, terutama sektor digital.

“Dari aspek perpajakan, selama ini masih [terjadi] negosiasi [yang] tidak selalu mudah. Dengan konsensus ini, akan memberikan kepastian bagi kita. Basis pajak kita menjadi lebih jelas dan sengketa perpajakan menjadi bisa dikurangi,” ujar Sri Mulyani. Simak ‘Konsensus Pajak Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Sengketa Bisa Dikurangi’. (DDTCNews)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp45,1 triliun.

Baca Juga: Soal KLU Wajib Pajak Pakai KBLI, Begini Kata DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 71,7% dari pagu yang telah dinaikkan menjadi Rp62,83 triliun. Menurut dia, tingginya realisasi tersebut menunjukkan sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya. (DDTCNews)

PPKM Darurat, Layanan Telepon Kring Pajak Dihentikan Sementara

DJP kembali menghentikan sementara layanan telepon Kring Pajak. Layanan telepon Kring Pajak 1500200 untuk sementara dialihkan. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, selama pemberlakuan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021, Kring Pajak hanya dapat dihubungi melalui saluran digital,” tulis DJP dalam unggahannya di Twitter, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Peraturan Baru Terbit, Dirjen Pajak Bakal Lakukan Perubahan KLU WP

Ada beberapa saluran digital yang bisa dimanfaatkan wajib pajak antara lain live chat pada laman http://pajak.go.id, email [email protected] dan [email protected], atau Twitter @kring_pajak. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, aplikasi DJP, CRM Fungsi TP, ATP, Smartweb, Dashboard WP KPP Madya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:26 WIB
Penggunaan data wajib pajak perlu dilakukan sebagai adanya bank data yang dipakai otoritas pajak sehingga diharapkan mengurangi potensi dispute yang terjadii
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 September 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Aturan Baru Faktur Pajak Resmi Berlaku! SP2DK Bisa Dikirim Lebih Cepat

Jum'at, 02 September 2022 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PER-11/PJ/2022 Sudah Berlaku, Batas Akhir Upload Faktur Pajak Tetap

Kamis, 01 September 2022 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PER-11/PJ/2022 Berlaku, Begini Aturan Pengisian Identitas Pembeli

Rabu, 31 Agustus 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Banyak Data Wajib Pajak yang Didapat DJP, Skema Prepopulated Diperluas

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'