Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida saat menghadiri acara webinar, Kamis (29/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan menteri keuangan yang mengatur perpanjangan tenggat waktu insentif PPN atas properti ditanggung pemerintah (DTP) dari Agustus 2021 menjadi Desember 2021.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan sektor properti masih membutuhkan insentif untuk pulih dari tekanan Covid-19. Menurutnya, penerbitan aturan yang merevisi PMK 21/2021 akan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Kami masih mengharapkan suratnya bisa turun minggu ini. Kesepakatannya sudah, tetapi pelaksanaannya belum bisa selama PMK yang baru belum turun," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Paulus menuturkan sektor properti merupakan salah satu sektor yang mengalami pukulan berat akibat pandemi. Untuk itu, pelaku usaha properti masih sangat membutuhkan berbagai stimulus untuk pulih, termasuk dari sisi fiskal.

Dia menyebut pulihnya sektor properti akan berdampak pada 174 industri terkait seperti baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga. Selain itu, terdapat 350 industri kecil yang juga terkait dengan sektor properti seperti kasur, mebel, sapu, dan alat dapur.

Paulus menilai perpanjangan periode insentif PPN DTP akan memberikan tambahan ruang bagi sektor properti untuk pulih. Menurutnya, REI membutuhkan perpanjangan waktu insentif setidaknya hingga akhir tahun.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

"Perpanjangannya akan diberikan sampai dengan Desember 2021," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui perpanjangan jangka waktu pemberian insentif PPN atas properti DTP hingga Desember 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Ini adalah insentif agar sektor ekonominya bangkit, masyarakat juga mulai menggunakan resources-nya untuk konsumsi, terutama kelompok menengah atas," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sekadar informasi, insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (rig)

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah
Topik : ppn rumah dtp, insentif pajak, REI, sektor properti, menkeu sri mulyani, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya