Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penyerahan Jasa Angkutan Udara Dikecualikan dari PPN

A+
A-
4
A+
A-
4
Sengketa Penyerahan Jasa Angkutan Udara Dikecualikan dari PPN

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai penyerahan jasa angkutan udara yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam permohonan PK, wajib pajak menyatakan kegiatan usaha yang dijalankan adalah jasa pengangkutan udara. Dalam usaha bisnisnya, wajib pajak melaksanakan pengangkutan penumpang bersifat borongan dan tidak terjadwal. Terhadap jasa angkutan udara tersebut tidak dikenakan PPN.

Sebaliknya, otoritas pajak menganggap bisnis yang dijalankan wajib pajak ialah persewaan pesawat. Merujuk pada Surat Dirjen Pajak No. S-3480/PJ.531/1997 tertanggal 15 Desember 1997, jasa penyewaan pesawat udara tidak termasuk jasa angkutan udara, tetapi jasa penyewaan barang bergerak.

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara itu, di tingkat PK, Mahkamah Agung ­­­­mengabulkan permohonan dari wajib pajak selaku Pemohon PK.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Sekretariat Pengadilan Pajak atau di sini.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan tidak terdapat bukti yang meyakinkan untuk mengabulkan permohonan banding wajib pajak.

Baca Juga: Ini Alasan Penyidik DJP Bisa Sita-Blokir Harta Tersangka Pidana Pajak

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put, 57103./PP/M.XIV.B/16/2014 tanggal 23 November 2014, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 Februari 2015.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi objek PPN dalam negeri yang terutang PPN dengan DPP senilai Rp1.325.721.822 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi Termohon PK dan putusan Pengadilan Pajak yang mengenakan PPN terhadap usaha jasa angkutan udara yang dilakukan Pemohon. Pendapat Termohon PK yang menyatakan kegiatan usahanya termasuk jasa persewaan barang bergerak dan bukan merupakan jasa angkutan udara tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Sita-Blokir oleh Penyidik DJP Tak Terbatas Izin PN, Ini Penjelasannya

Pemohon PK menegaskan bahwa jenis usaha yang digelutinya adalah jasa angkutan udara, bukan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan pesawat. Pemohon PK menjalankan jasa angkutan udaha di luar daerah yang bersifat penerbangan tidak terjadwal atau borongan.

Selain itu, lingkup usaha Pemohon PK juga termasuk penerbangan tidak terjadwal. Waktu pengoperasian pesawat dilakukan sepanjang waktu selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Pernyataan tersebut sesuai dengan bukti pendukung yang telah diserahkan dalam persidangan yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI.51/AU.003/PHB-86 tanggal 31 Juli 1986.

Sementara itu, jasa persewaan barang bergerak mempunyai jangka waktu tentu yang bersifat harian, mingguan, ataupun bulanan. Nilai penyerahan jasa dihitung berdasarkan pada waktu yang diperjanjikan dan tidak melihat pemakaian barangnya.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Hasil Olahan TBS Sawit

Dengan demikian, sudah jelas, kegiatan usaha wajib pajak ialah jasa angkutan udara. Berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU 8 Tahun 1983 s.t.d.d. UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), jasa angkutan udara dikecualikan dari pengenaan PPN.

Terhadap dalil Pemohon PK tersebut, Termohon PK menegaskan menolak semua pernyataan Pemohon. Termohon PK menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon PK termasuk dalam penyewaan pesawat yang merupakan jasa persewaan barang bergerak.

Merujuk pada Surat Dirjen Pajak No. S-3480/PJ.531/1997 tertanggal 15 Desember 1997, jasa penyewaan pesawat udara tidak termasuk jasa angkutan udara, melainkan jasa penyewaan barang bergerak. Oleh sebab itu, penyediaan layanan ini tetap dikenakan PPN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Termohon PK menilai koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan.

Baca Juga: Bamsoet Minta Alat Kesehatan Bebas dari Pajak Barang Mewah

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung menyatakan alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding tidak dapat dipertahankan. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi objek PPN dalam negeri senilai Rp1.325.721.822 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Majelis Kasasi menilai Pemohon PK dapat membuktikan jasa yang dijalankannya adalah jasa angkutan udara yang tidak terjadwal dan bersifat borongan. Kegiatan usaha Pemohon PK bukan merupakan jasa persewaan pesawat sebagaimana dinyatakan Termohon PK.

Baca Juga: Terdakwa Tidak Hadir, Perkara Pidana Perpajakan Tetap Dapat Diperiksa

Dalil-dalil Pemohon PK tersebut dibuktikan dengan bukti pendukung berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. SI.51/AU.003/PHB-8, Air Operator Certificate (AOC) No. AOC/135-038, dan invoice. Oleh karena itu, jasa angkutan udara tersebut dikecualikan dari pemungutan PPN.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan ada cukup bukti untuk mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 21 Desember 2016. (kaw)

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Semua UMKM Bakal Pungut PPN Final

Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:53 WIB
UU HPP

Ada PPN Final, UMKM Tetap Tak Wajib Pungut PPN

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty