Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pajak Penghasilan Hadiah yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Pajak Penghasilan Hadiah yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum mengenai sengketa pajak penghasilan (PPh) yang tidak dipotong PPh Pasal 23.

Otoritas pajak melakukan koreksi karena wajib pajak tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemberian payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation kepada pelanggannya. Padahal, payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation tergolong sebagai hadiah atau penghargaan yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat bahwa payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation bukan merupakan penghasilan dalam bentuk hadiah atau penghargaan. Dengan demikian, pemberian payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation kepada pelanggan wajib pajak tidak harus dipotong PPh Pasal 23.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat pemberian payment incentive, cash discount, rebate, dan stock compensation dari wajib pajak kepada pelanggannya tidak tergolong objek PPh Pasal 23 atas hadiah.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Pemberian payment incentive, cash discount, rebate, dan stock compensation tersebut dilakukan dalam rangka jual beli atau dagang. Dengan begitu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 52241/PP/M.XIB/ 12/2014 tanggal 30 April 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 21 Agustus 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 senilai Rp45.908.840.027 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, Termohon PK memiliki usaha penjualan barang-barang elektronik. Berdasarkan pada bukti-bukti yang tersedia, Termohon PK terbukti memberikan payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation kepada pelanggannya dalam rangka promosi barang.

Pemohon PK melakukan koreksi karena Termohon PK tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemberian payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation kepada pelanggannya. Padahal, payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation tergolong sebagai hadiah atau penghargaan yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Menurut Pemohon PK, penghasilan berupa hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang harus dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan seharusnya dipertahankan.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK mengakui pihaknya telah memberikan payment incentive, cash discount, rebate dan stock compensation kepada pelanggannya.

Termohon PK menguraikan payment incentive, cash discount dan rebate adalah biaya atas transaksi jual beli. Sementara stock compensation adalah penggantian yang diberikan pada pelanggan atas barang yang belum terjual. Adapun terhadap barang yang belum terjual tersebut harganya telah turun signifikan karena adanya barang sejenis yang memiliki kelebihan tertentu.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, Termohon PK berpendapat bahwa payment incentive, cash discount, rebate, dan stock compensation bukan merupakan penghasilan dalam bentuk hadiah atau penghargaan yang harus dipotong PPh Pasal 23. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 23 senilai Rp45.908.840.027 yang tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, payment incentive, cash discount, rabat, dan stock compensation bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Pemeriksaan, pengujian, dan putusan Pengadilan Pajak sudah benar. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 23, hadiah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Agustus 2021 | 17:31 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penyerahan Jasa Angkutan Udara Dikecualikan dari PPN

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Optimalisasi Pajak Sebaiknya Menyasar WP yang Raup Abnormal Profit

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 18:29 WIB
DJP IT SUMMIT 2021

DJP Adopsi Aplikasi Juara Hackathon Tangani Sengketa Pengadilan Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya