Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Sengketa Kepabenanan atas Penetapan Pos Tarif Vegetable Wax

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Kepabenanan atas Penetapan Pos Tarif Vegetable Wax

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa kepabeanan mengenai penetapan pos tarif atas vegetable wax. Vegetable wax merupakan bahan baku pembuatan lilin batangan yang berukuran besar.

Wajib pajak menilai bahwa identifikasi dan penetapan pos tarif atas vegetable wax yang dilakukan otoritas kepabeanan tidak tepat. Vegetable wax tidak termasuk hydrogenated RBD palm stearin. Dengan demikian, seharusnya tarif bea keluar atas vegetable wax termasuk dalam pos tarif 1521.10.00.00 dan dikenakan tarif sebesar 0%

Sebaliknya, otoritas kepabeanan mengidentifikasi vegetable wax sebagai hydrogenated RBD palm stearin. Oleh karena itu, otoritas kepabeanan mengklasifikasikan vegetable wax dalam pos tarif 1516.20.52.00 sehingga dikenakan tarif bea keluar sebesar 3%.

Baca Juga: Sengketa atas Biaya Overhead Allocation Sebagai Objek PPh Pasal 26

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding dari wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan dari otoritas kepabeanan selaku Pemohon PK.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas kepabeanan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas ekspor vegetable wax diklasifikasikan pada pos tarif 1518.00.60.00 dan tarif bea keluar sebesar 0%. Sebab, vegetable wax merupakan hasil dari hilirisasi crude palm oil (CPO) yang sebagian dihidrogenasi dan diolah lebih lanjut.

Baca Juga: Sengketa Biaya Perawatan Mesin dan Pabrik Pengurang Penghasilan Bruto

Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding dari wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 65822/PP/M.XVIIA/40/2015 tertanggal 18 November 2015, otoritas kepabeanan mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 18 Maret 2016.

Pokok sengketa perkara a quo adalah penetapan penghitungan bea keluar atas ekspor vegetable wax yang diberitahukan dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) No. 004455 tertanggal 10 Januari 2014.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pihaknya berdalil bahwa hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan para pihak dalam memutus sengketa.

Baca Juga: Sengketa Biaya Remburs Sewa Gedung Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemohon PK telah melakukan penelitian dan identifikasi barang yang dibantu oleh Badan Pengujian Identifikasi Barang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa vegetable wax merupakan hilirisasi produk CPO yang dibuat dengan proses hidrogenasi, dapat diidentifikasi sebagai hydrogenated RBD palm stearin, dan tidak diolah lebih lanjut. Selanjutnya, produk yang diidentifikasi sebagai hydrogenated RBD palm stearin dapat dikenakan bea keluar.

Pemohon PK menilai bahwa vegetable wax tidak dapat diklasifikasikan dalam pos tarif 1521.10.00.00 sebagaimana yang dinyatakan Termohon PK. Sebab, vegetable wax merupakan hasil rekayasa dan bukan merupakan malam nabati.

Sementara itu, putusan Pengadilan Pajak yang mengklasifikasikan vegetable wax dalam pos tarif 1518.00.60.00 juga tidak tepat. Alasannya, vegetable wax terbuat dari olahan lemak atau minyak nabati yang tidak dicampur dengan lemak atau minyak hewani. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon menetapkan vegetable wax dalam pos tarif 1516.20.52.00 dan tarif bea keluar sebesar 3%.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penyerahan Jasa Perdagangan di Luar Daerah Pabean

Termohon PK menolak seluruh dalil yang dinyatakan Pemohon PK. Dalam perkara ini, Pemohon PK memang melakukan ekspor vegetable wax dengan PEB No. 004455 tertanggal 10 Januari 2014. Vegetable wax merupakan bahan baku pembuatan lilin batangan yang berukuran besar.

Vegetable wax dan hydrogenated RBD palm stearin ialah dua hal yang berbeda dari segi hasil pengolahan, proses produksi, dan harga. Hasil pengujian dan identifikasi barang menyatakan bahwa barang yang diekspor Termohon berupa vegetable wax tidak dapat dikategorikan sebagai hydrogenated RBD palm stearin.

Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan spesifikasi tertentu. Dengan demikian, Termohon menilai bahwa vegetable wax diklasifikasi dalam pos tarif 1521.10.00.00 dan tarif bea keluar sebesar 0%.

Baca Juga: Sengketa atas Kewajaran Transaksi Pembayaran Royalti Kepada Afiliasi

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim Agung.

Pertama, penetapan eksportasi berupa vegetable wax yang diklasifikasikan dalam pos 1516.20.52.00 dengan pembebanan tarif bea keluar sebesar 3% oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Jasa Teknik, Manajemen, dan Konstruksi Belum Dipotong PPh

Kedua, dalam perkara ini, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa atas ekspor 34.000 metric ton vegetable wax dengan PEB No. 004455 diklasifikasikan dalam pos tarif 1518.00.60.00 dengan tarif bea keluar 0%. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Agung menguatkan Putusan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon PK tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak. Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Tarif atas Pembayaran Dividen kepada WPLN
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa, bea keluar, vegetable wax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH