Berita
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Review
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:13 WIB
WIDJOJO NITISASTRO:
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa atas Harga Jual Batu Bara yang Tidak Wajar

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa atas Harga Jual Batu Bara yang Tidak Wajar

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang penetapan harga jual batu bara yang tidak wajar. Perlu dipahami wajib pajak merupakan pengusaha di bidang batu bara. Dalam menjalankan bisnisnya, wajib pajak menjual batu bara tersebut kepada pihak afiliasi (X Co) dan pihak non-afiliasi.

Wajib pajak menyampaikan bahwa pihaknya telah menjual batu bara kepada pihak X Co dengan harga yang wajar. Saat pemeriksaan, wajib pajak sudah melaporkan penjualan batu bara dengan benar dan dilengkapi dengan dokumen penjualan, arus uang, arus barang, dan kontrak penjualan batu bara dengan pihak X Co maupun pihak non-afiliasi. Laporan-laporan tersebut dapat dijamin kebenarannya karena sudah diaudit oleh pihak independen.

Otoritas pajak melakukan koreksi peredaran usaha karena harga jual batu bara kepada pihak X Co tidak mencerminkan prinsip kewajaran dan kesebandingan. Harga jual batu bara kepada pihak X Co lebih rendah dibandingkan kepada pihak non-afiliasi. Dengan begitu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Pemenuhan Kriteria Objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat wajib pajak memiliki hubungan istimewa dengan X Co. Hal ini terbukti dari kepemilikian saham sebesar 55% terhadap bisnis yang dijalankan wajib pajak.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Harga Jual yang Tidak Wajar kepada Afiliasi

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui wajib pajak menetapkan harga jual batu bara kepada pihak X Co lebih murah dibandingkan pihak non-afiliasi. Penentuan harga jual batubara seharusnya berpedoman kepada Barlow Jonker Index (BJI) yang biasa digunakan oleh pengusaha di bidang tersebut.

Dengan demikian, telah terbukti penentuan harga jual batu bara kepada pihak X Co tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesebandingan. Selanjutnya, perlu ditetapkan ulang harga wajar penjualan batu bara kepada pihak X Co.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42759/PP/M.XVI/15/2013 tertanggal 31 Januari 2013, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Mei 2013.

Baca Juga: Sengketa Pembayaran Jasa Konsultasi yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi atas peredaran usaha senilai Rp64.625.924.623 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan koreksi Termohon PK. Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha di bidang batu bara. Dalam menjalankan bisnisnya, Pemohon PK menjual batu bara tersebut kepada pihak X Co yang merupakan afiliasi dan pihak non-afiliasi.

Pemohon PK menyampaikan pihaknya telah menjual batu bara kepada pihak X Co dengan harga yang wajar. Saat pemeriksaan, Pemohon PK sudah melaporkan penjualan batu bara dengan benar dan dilengkapi dengan dokumen penjualan, arus uang, arus barang, dan kontrak penjualan batu bara dengan para pelanggannya. Laporan-laporan tersebut dapat dijamin kebenarannya karena sudah diaudit oleh pihak yang independen.

Baca Juga: Persidangan Ditunda, Batas Waktu Persiapan & Pelaksanaan Disesuaikan

Perbedaan harga jual batu bara kepada X Co dengan pihak non-afiliasi terletak pada marketing cost nya. Penentuan harga batu bara kepada pihak X Co tidak perlu mempertimbangkan dan menambahkan marketing cost. Sementara itu, apabila batu bara dijual kepada pihak non-afiliasi maka Pemohon PK akan menambahkan marketing cost dalam harga jualnya.

Perbedaan harga juga dipengaruhi oleh nilai pasar batu bara, kuantitas atau jumlah batu bara, dan inventory cost. Meskipun ada perbedaan harga jual, margin keuntungan atas penjualan batu bara kepada X Co dan pihak non-afiliasi masih sama. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Termohon PK atas peredaran usaha tidak dapat dipertahankan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Termohon PK melakukan koreksi peredaran usaha karena harga jual batu bara kepada pihak X Co dinilai tidak mencerminkan prinsip kewajaran dan kesebandingan.

Baca Juga: Musim Lapor SPT Tahunan, Penyusunan TP Doc Perlu Diperhatikan

Dalam hal ini, penetapan harga jual batu bara kepada X Co lebih rendah dibandingkan kepada pihak non-afiliasi. Dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon PK tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan dokumen yang valid. Dengan begitu, koreksi yang dilakukan Termohon PK dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan banding tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding sudah benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi atas peredaran usaha senilai Rp64.625.924.623 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil pra pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

Kedua, dalam perkara a quo, harga jual batu bara yang ditetapkan Pemohon PK dinilai tidak wajar. Koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah sesuai peraturan yang berlaku dan patut dipertahankan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.*

Baca Juga: Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP secara Global? Simak Datanya
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, transfer pricing, harga jual, batu bara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Februari 2021 | 16:03 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 01 Februari 2021 | 15:28 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 29 Januari 2021 | 17:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 19:38 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Rabu, 03 Maret 2021 | 18:36 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:33 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:30 WIB
KABUPATEN SERANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:10 WIB
KOTA MALANG
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI