Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Segera Lapor ke OECD, MLI Ditargetkan Berlaku 3 Bulan Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Segera Lapor ke OECD, MLI Ditargetkan Berlaku 3 Bulan Lagi

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah resmi mengesahkan multilateral instrument on tax treaty (MLI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (31/12/2019).

Pemerintah akan segera mengirimkan naskah payung hukum pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related to Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ini kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Targetnya, MLI berlaku efektif 3 bulan ke depan [setelah payung hukum pengesahan dikirimkan ke OECD],” kata Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Arif Baharudin.

Baca Juga: Anthony Albanese Unggul di Pemilu 2022, Janji Pungut Pajak Secara Adil

Secara paralel, sambungnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, baik itu wajib pajak, asosiasi, maupun para petugas pajak. MLI diperkirakan akan menjadi instrumen yang dapat mencegah BEPS secara serentak, tersinkronisasi dan efisien.

Seperti diketahui, MLI telah ditandatangani di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017. MLI diperlu disahkan sebagai dasar pemberlakuannya. Dengan demikian, pasal-pasal yang diadopsi dalam konvensi dapat diberlakukan terhadap persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang tercakup dalam persyaratan (reservations). Baca tentang MLI di sini.

Perpres yang diundangkan dan mulai berlaku pada 12 November 2019 ini memuat salinan naskah asli konvensi dalam Bahasa Prancis dan Bahasa Indonesia dengan persyaratan. Ada 47 P3B yang dimasukkan dalam konvensi ini.

Baca Juga: Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti perlambatan investasi di sektor manufaktur. Hal ini diperkirakan juga akan berdampak pada penerimaan pajak. Apalagi, kontribusi sektor ini masih cukup besar. Simak wawancara DDTCNews dengan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal terkait topik ini dalam majalah InsideTax edisi ke 41. Download majalah InsideTax di sini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Perlu Negosiasi Bilateral

Plt. Kepala BKF Kemenkeu Arif Baharudin mengatakan dengan diimplementasikannya MLI, seluruh P3B yang masuk di dalam cakupannya secara otomatis akan termodifikasi. Dengan demikian, Indonesia bersama dengan beberapa negara mitra P3B tidak perlu melakukan negosiasi bilateral satu per satu.

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

“Secara substansi, MLI akan menambahkan ketentuan anti penghindaran pajak yang tidak ada di P3B existing,” katanya.

  • Terdepan di Kawasan Asia Tenggara

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang terdepan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan internasional, termasuk Aksi ke-15 Proyek BEPS G20/OECD melalui MLI.

Indonesia, sambungnya, sudah memenuhi empat standar minimum dari Proyek BEPS antara lain Aksi ke-5 mengenai harmful tax practise, Aksi ke-6 mengenai treaty abuse, Aksi ke-13 mengenai transfer pricing documentation, dan aksi ke-14 mengenai dispute resolution. Selain itu, Indonesia juga sudah memenuhi aksi ke-3 mengenai controlled foreign companies.

Baca Juga: Soal Kesepakatan Pajak Global, Wamenkeu Sebut Perlu Masa Transisi
  • Penyalahgunaan P3B

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan beleid baru terkait pengesahan MLI memiliki dampak positif untuk menutup celah penyalahgunaan tax treaty secara serentak dengan 47 yurisdiksi. Namun, dia menyoroti juga adanya kewenangan yang besar kepada otoritas pajak untuk menolak tax treaty benefit kepada WP.

Dia memberi contoh mengenai ketentuan tentang principal purpose test (PPT), yaitu uji terhadap transaksi pemohon P3B. Hal ini dinilai menurunkan kepastian hukum bagi wajib pajak yang hendak menggunakan tax treaty.

“Walaupun demikian, tren global memang saat ini fokus kepada otoritas pajak untuk mencegah tax treaty abuse,” katanya.

Baca Juga: Postur APBN 2022 Diubah, Target Pendapatan Negara Naik Rp420,1 Triliun
  • Tidak Wajib Mencantumkan Seluruh P3B

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan hanya ada 47 P3B yang masuk dikarenakan skema MLI tidak mewajibkan suatu negara untuk mencantumkan seluruh P3B yang dimiliki. Bahkan, skema MLI membebaskan tiap negara memilih opsi-opsi yang berbeda untuk masing-masing pasal (flexibility).

“Umumnya suatu negara tidak mencantumkan seluruh P3B yang dimilikinya karena sedang dalam proses renegosiasi atau dalam pembicaraan bilateral yang nantinya akan menyepakati perubahan secara bersama-sama,” katanya.

  • Kekhawatiran Prospek Mitigasi BEPS

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan MLI dimaksudkan untuk mengubah beberapa pasal dalam P3B agar bisa secara efektif mencegah BEPS ataupun sengketa pajak internasional secara berlarut-larut.

Baca Juga: Telat Upload Faktur Pajak? Coba Langkah Alternatif dari DJP Ini

“Namun dengan adanya kelonggaran (flexibility), terdapat potensi bahwa pada akhirnya hanya sedikit dari total 3500-an P3B saja yang akan berubah. Ini tentu mengkhawatirkan bagi prospek mitigasi BEPS. Namun, untungnya ada beberapa minimum standard yang harus dipenuhi, semisal tentang pencegahan treaty shopping,” jelasnya.

  • Masalah Upah

Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengatakan masalah terbesar yang menjadi penghambat investasi pada sektor manufaktur adalah terkait dengan upah minimum kabupaten/kota yang cukup tinggi di beberapa pusat industri.

UMK yang terlalu tinggi menyebabkan investasi manufaktur, terutama sektor padat karya, menjadi tidak menarik. Pada 2016, investasi sektor sekunder atau manufaktur tercatat senilai Rp335,8 triliun dan turun menjadi Rp222,3 triliun pada 2018. (kaw)

Baca Juga: Cara Membandingkan P3B Indonesia dengan Negara Mitra di Perpajakan ID

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, multilateral instrument, MLI, BEPS, OECD, P3B

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 05 Mei 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Jokowi Tetapkan Daftar Pajak Khusus untuk Ibu Kota Nusantara

Rabu, 04 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Kondisi Ini Bisa Membuat SPT Dinyatakan Tak Lengkap oleh DJP

Selasa, 03 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

SPT Lebih Bayar dengan Kondisi Ini Tidak Dapat Diajukan Restitusi

Senin, 02 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ditjen Pajak Resmi Tutup Aplikasi e-SPT

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Senin, 23 Mei 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan