Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani Teken Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Multilateral

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Teken Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Multilateral

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Indonesia menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di kantor pusat OECD Paris, Perancis. MLI merupakan modifikasi pengaturan Tax Treaty secara serentak, sinkron-simultan dan efisien, tanpa melalui proses negosiasi bilateral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia dapat mengamankan penerimaan pajak dengan menerapkan berbagai langkah melalui keikutseraan dalam MLI. Penandatanganan tersebut diikuti oleh 68 negara dan akan segera disusul oleh 30 negara lainnya.

"Indonesia bisa mencegah penghindaran pajak dalam bentuk penyalahgunaan tax treaty, penghindaran yang dilakukan Bentuk Usaha Tetap dengan memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, rekayasa kepemilikan yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/6).

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak maupun badan usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menggerus basis pajak suatu negara atau disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Menurutnya Indonesia harus terus menerus berjuang untuk memerangi penghindaran dan pengalihan pajak oleh pembayar pajak Indonesia, termasuk melalui pengumpulan informasi perpajakan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ditempatkan dan disembunyikan di luar Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia ikut dalam kesepakatan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 70 Tahun 2017.

Baca Juga: Swiss Alokasikan Penerimaan dari Pajak Minimum Global ke Daerah

Sri mengakui para wajib pajak Indonesia yang terutama sekitar 1-5%-nya merupakan orang terkaya maupun berbentuk badan usaha yang akan mudah menghindari kewajibannya untuk membayarkan pajak, karena itu kerja sama internasional dalam bentuk MLI perlu dilakukan.

"Bila Indonesia tidak mampu mengumpulkan pajak, terutama dari kelompok terkaya dan masyarakat yang mampu, maka kita tidak akan mampu membangun sekolah, madrasah, dan pendidikan yang baik, tidak mampu membayar anggaran kesehatan yang cukup, tidak mampu membayar guru, polisi, tentara, hakim, tidak mampu membantu petani, nelayan, dan usaha kecil, dan Indonesia tidak mampu membangun infrastruktur, air bersih, jalan raya, listrik, pelabuhan, dan lainnya," pungkasnya.

Selain itu, Sri menegaskan manfaat pajak untuk menjaga keutuhan dan kemerdekaan Indonesia. Sekaligus pajaklah yang bisa menciptakan kemakmuran, keadilan, kemajuan, dan martabat bagi Indonesia. (amu)

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Topik : sri mulyani, proyek beps, multilateral instrument, oecd

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 11:00 WIB
PMK 98/2022

Resmi! Sri Mulyani Lakukan Penyesuaian Tarif Bea Keluar CPO

Kamis, 09 Juni 2022 | 17:15 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Sebut 134 Pegawai Kemenkeu Meninggal karena Covid-19

Kamis, 09 Juni 2022 | 16:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Proyeksi OECD: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,7 Persen pada 2022 dan 2023

Kamis, 09 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cari Keseimbangan, Sri Mulyani Bakal Pangkas Tarif Pungutan Ekspor CPO

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus