BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali mengenai konsekuensi yang akan dihadapi wajib pajak peserta tax amnesty jika belum melaporkan seluruh harta perolehan 1985-2015.
Jika masih mempunyai harta yang belum dilaporkan, sambungnya, wajib pajak dapat memanfaatkan program pengungkapan harta (PPS) pada skema kebijakan I. Kebijakan yang masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini berlaku pada 1 Januari—30 Juni 2022.
Jika tidak mengikuti PPS dan Ditjen Pajak (DJP) menemukan harta yang belum dilaporkan tersebut, wajib pajak akan menghadapi ketentuan sanksi kenaikan sebesar 200% sesuai dengan amanat UU Pengampunan Pajak dan PP 36/2017.
“Sanksi 200% itu diatur dalam UU Tax Amnesty sebelumnya, tidak hilang,” ujar Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP, dikutip pada Rabu (15/12/2021).
Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pengampunan Pajak, harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.
Atas tambahan penghasilan itu dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Selain itu, WP dikenai tambahan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
Sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017, tarif PPh yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5%. Adapun salah satu wajib pajak tertentu adalah wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp4,8 miliar.
Sri Mulyani mengatakan tarif dan yang menjadi konsekuensi dalam UU Pengampunan pajak itu lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPh final dalam PPS. Dalam skema kebijakan I PPS, tarif PPh final sebesar 6%, 8%, dan 11% terhadap harta bersih yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan.
“Ya mendingan ikut yang [pengenaan tarif dalam PPS] 11% atau 8% atau bahkan 6%. Itu yang kami berikan untuk 6 bulan untuk [pengungkapan] harta sebelum 2015,” imbuh Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan saat ini Ditjen Pajak (DJP) memiliki skema automatic exchange of information. Akses informasi tidak terbatas karena mencakup seluruh sektor keuangan. Otoritas juga memiliki skema kerja sama global. Simak ‘Imbau WP Ikut PPS, Sri Mulyani Sebut DJP Lakukan Ini Setelah Juni 2022’. (kaw)
