Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sanksi Administrasi Bunga atas Pajak yang Kurang Dibayar

A+
A-
7
A+
A-
7
Sanksi Administrasi Bunga atas Pajak yang Kurang Dibayar

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa sanksi administasi bunga atas pajak kurang dibayar.

Otoritas pajak menilai surat keputusan yang diajukan sudah diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Surat Keputusan No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010 tidak dapat dibenarkan.

Sementara itu, wajib pajak tidak setuju dengan Surat Keputusan No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010 yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Wajib pajak menyatakan penghitungan sanksi administrasi yang dilakukan otoritas pajak kurang tepat, sehingga harus dibatalkan.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk membatalkan keputusan otoritas pajak yang menolak pengurangan sanksi administrasi atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang kurang dibayar oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap surat keputusan otoritas pajak. Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Surat Keputusan No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010 yang diterbitkan otoritas pajak tidak memenuhi ketentuan formal.

Baca Juga: Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan membatalkan keputusan otoritas pajak dan materi sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menyetujui penghitungan sanksi administrasi bunga yang diajukan oleh wajib pajak.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38605/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang telah diperbaiki dengan Put-38605/R/PP/M.I/13/2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 September 2012.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah keputusan otoritas pajak mengenai pengurangan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) pajak yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PERLU dipahami terlebih dahulu, sengketa ini muncul karena Pemohon PK menerbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010. Akan tetapi, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan kemudian memutuskan untuk mengajukan banding.

Kemudian, Pemohon PK menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam konteks ini, Pemohon PK menyatakan tidak setuju apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010.

Sebab, surat keputusan yang diterbitkannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam memutus sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak telah membuat suatu kesalahan dalam pertimbangan hukumnya.

Baca Juga: Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan besaran sanksi administrasi yang ditetapkan otoritas pajak dalam surat keputusan No. KEP-645/WPJ.19/BD.05/2010. Menurut Termohon PK, jumlah bulan yang digunakan untuk menghitung sanksi bunga atas pajak yang kurang dibayar ialah 11 bulan.

Penghitungan bulan tersebut dihitung sejak bulan Juni 2008 hingga jatuh tempo pembayaran PPh 26, yaitu April 2009. Berdasarkan pada uraian di atas, Termohon PK menyimpulkan surat keputusan yang diterbitkan Pemohon PK harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan keputusan Pemohon PK sudah tepat dan benar. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan Mahkamah Agung.

Baca Juga: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2022, Ini Detailnya

Pertama, alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, penerbitan keputusan Pemohon PK tidak sesuai dengan ketentuan formal. Dalam penerbitan keputusan tersebut, terdapat kekhilafan prosedur dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga permohonan PK tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26, sanksi administrasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Juli 2022 | 11:30 WIB
KMK 32/2022

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2022, Ini Perinciannya

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Senin, 20 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Denda

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak