Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

RPP PDRD, Pemerintah Beri Insentif Jika Pemda Sederhanakan Perizinan

A+
A-
5
A+
A-
5
RPP PDRD, Pemerintah Beri Insentif Jika Pemda Sederhanakan Perizinan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji akan memberikan insentif jika pemerintah daerah melakukan penyederhanaan perizinan berusaha di wilayahnya.

Airlangga mengatakan komitmen tersebut telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. RPP akan menjadi salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Menurut Airlangga, dukungan penyederhanaan perizinan dari pemerintah daerah itu akan mempercepat terwujudnya kemudahan berusaha di daerah, terutama untuk proyek strategis nasional.

Baca Juga: 300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

"Pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemerintah daerah agar terjadi kemudahan di bidang usaha," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (17/12/2020).

Airlangga mengatakan pemerintah membuat UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas melalui kemudahan membuka usaha baru. Menurutnya, UU Cipta Kerja pada akhirnya juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

Pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam UU Cipta Kerja, sambungnya, merupakan upaya pemerintah mempermudah kemudahan berusaha hingga level daerah. Dia meyakini kemudahan berusaha itu akan berkontribusi besar mendorong ekonomi Indonesia mampu tumbuh sekitar 4,5%-5,5% pada 2021.

Baca Juga: Atur Pungutan Hiburan Malam, Raperda Pajak Daerah Ditolak DPRD

RPP PDRD memerintahkan pemerintah daerah melakukan penyederhanaan perizinan serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan presiden (perpres) yang terbit kemudian.

Dalam hal ini, menteri keuangan dan menteri dalam negeri berwenang mengevaluasi perda dan raperda tentang PDRD dari semua daerah untuk memastikan besaran tarif pajak dan retribusi daerah sejalan dengan perpres.

Kepada pemda yang melakukan penyederhanaan perizinan berusaha hingga berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran. Dukungan insentif anggaran itu dapat berupa transfer ke daerah.

Baca Juga: Jadi Kawasan Food Estate, Pemda Mulai Gali Potensi Pajak

"Pengalokasian anggaran dukungan insentif ... mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 19 ayat (4) RPP PDRD.

Meski demikian, ada ancaman sanksi bagi pemda yang melanggar ketentuan RPP dan menolak menjalankan rekomendasi menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Sanksinya berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% dari jumlah DAU. (kaw)

Baca Juga: Pemda Diminta Segera Benahi Tata kelola Aset Daerah
Topik : RPP PDRD, pajak daerah, retribusi daerah, perizinan, pemerintah daerah, Airlangga Hartarto
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Kamis, 17 Desember 2020 | 13:06 WIB
Bagus sekali apabila dilakukan penyederhanaan, karena menurut saya apabila lebih sederhana maka akan menciptakan kepastian hukum sehingga kemudahan berusaha di daerah, terutama untuk proyek strategis nasional tercipta
1
artikel terkait
Kamis, 15 April 2021 | 15:45 WIB
KOTA SERANG
Kamis, 15 April 2021 | 15:27 WIB
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kamis, 15 April 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN MAGETAN
Kamis, 15 April 2021 | 11:12 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:52 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH