Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah Tindaklanjuti 362 DIM

A+
A-
2
A+
A-
2
Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah Tindaklanjuti 362 DIM

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan segera menindaklanjuti 362 daftar inventaris masalah (DIM) atas tindak tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DIM tersebut akan menjadi bagian dari RUU tentang Perubahan Kedua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, sebelum merevisi UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR harus membahas RUU tersebut terlebih dahulu.

“Penyelesaian RUU Perubahan Kedua UU No. 12/2011 hendaknya segera diselesaikan dan disepakati sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja,” katanya saat Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Airlangga menegaskan pemerintah telah menyusun DIM dengan melibatkan kementerian/Lembaga terkait, termasuk akademisi, untuk memberikan masukan yang diperlukan. Adapun 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM dihapus.

"Pemerintah mempunyai pandangan yang sama dengan DPR untuk segera membahas RUU dimaksud. Pemerintah juga telah sungguh-sungguh untuk mempelajari dan membahas RUU tersebut bersama para pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Airlangga menilai tindak lanjut atas putusan MK tersebut perlu segera diselesaikan karena Indonesia memerlukan berbagai terobosan dan inisiatif terutama dalam upaya meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga: Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

"Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap dilakukan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kembali berada di jalur positif," ujarnya.

Airlangga menerangkan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan arus investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan usaha.

Reformasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi, seperti panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan hyper-regulation.

Baca Juga: Fitch Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB, Ini Kata Kemenkeu dan BI

Sebagai informasi, RUU Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini diinisiasi DPR. Setelah itu, pemerintah akan merevisi UU Cipta Kerja. Pemerintah memiliki waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK dibacakan pada 25 November 2021. (rig)

Topik : menko perekonomian, uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, uji formil, DIM, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Ikut PPS di Hari Terakhir? Ingat, Lunasi PPh Final Dulu

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta