BERITA TERKINI
RUST, DDTCNews – Euforia luar biasa tengah menyelimuti seantero Austria seiring dengan keberhasilan tim nasional mereka mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun untuk kembali berlaga di panggung Piala Dunia sejak terakhir kali tampil pada 1998 silam.
Di tengah sorak-sorai publik yang memadati layar-layar lebar di sudut kota, gegap gempita turnamen olahraga besar nyatanya tidak hanya menguji nyali di lapangan hijau, tetapi juga menguji kedaulatan fiskal negara penyelenggara di ruang konferensi.
Momentum historis ini secara tidak langsung menjadi latar belakang bagi para akademisi perpajakan yang berkumpul di Rust Conference 2026, di mana keterkaitan erat antara geliat kompetisi olahraga internasional dan kepatuhan hukum negara ditelaah lebih jauh.
Diskusi pada sesi tax rules in non-tax agreements kali ini menyoroti bagaimana peristiwa olahraga besar memaksa negara menegosiasikan ulang batas antara kebijakan pajak domestik dan komitmen internasional.
Isunya bukan lagi semata pemberian insentif, melainkan sejauh mana tax treatment dalam host agreements dapat mengikat hukum pajak yang berlaku di dalam negeri.
Sebagai contoh di Polandia. Penyelenggaraan UEFA EURO 2012 menunjukkan adanya asimetri yang jelas antara pajak langsung (direct taxes) dan pajak tidak langsung (indirect taxes).
Pada sisi direct taxes, Polandia dapat memberi pembebasan melalui ketentuan domestik dan host guarantees, tetapi pada sisi VAT ruang komprominya jauh lebih sempit karena dibatasi harmonisasi Uni Eropa (EU).
Untuk itu, janji tax neutrality dalam host agreement tidak selalu dapat diwujudkan sepenuhnya. Polandia menegaskan pembebasan pajak atas event olahraga bisa dijalankan untuk personal income tax (PIT) maupun corporate income tax (CIT), tetapi tidak mudah untuk menciptakan pengecualian VAT yang menyimpang dari kerangka EU.
Senada dengan Polandia, Kanada menempatkan isu yang sama dalam bingkai GST. Dalam country report-nya, Kanada menegaskan turnover taxes bergerak berdasarkan destination principle. Alhasil, transaksi digital, jasa, dan beberapa layanan olahraga dapat diperlakukan menurut lokasi konsumsi, bukan lokasi penyedia jasa berada.
Di sisi event olahraga, Kanada memberi contoh konkret melalui FIFA World Cup 2026. Pemerintah federal menerbitkan remission order yang membebaskan GST, bea masuk, dan excise tax atas barang tertentu yang diimpor untuk penyelenggaraan turnamen, sehingga tax relief diberikan lewat instrumen administratif, bukan perubahan struktur undang-undang pajak.
Paparan Kanada juga menempatkan perjanjian nonpajak sebagai dasar penting, tetapi bukan sumber utama norma pajak. Chicago Convention, Melbourne Agreement, dan NATO SOFA semuanya dapat memengaruhi perlakuan pajak tertentu. Namun, GST tetap diperlakukan sebagai pajak konsumsi yang pada prinsipnya tidak otomatis keluar dari rezim pajak domestik.
Dalam konteks olahraga, model yang muncul adalah pemberian pengecualian terbatas dan terarah. Kanada menunjukkan tax concessions untuk event besar biasanya diterapkan melalui remission orders di bawah Customs Tariff Act. Alhasil, pemerintah dapat menjaga fleksibilitas tanpa membuka ruang perubahan permanen pada sistem pajaknya.
Keterangan foto: Presentasi dari salah satu peserta Rust Conference 2026 dengan topik Tax Rules in Non-tax Agreements, Sabtu (04/07/2026).
Sementara itu, delegasi dari China dalam presentasinya menyoroti pertanyaan yang lebih konseptual: apakah perlakuan pajak dalam Olympic Host City Contract menciptakan norma pajak baru, atau sekadar memindahkan beban implementasi ke hukum domestik. Fokusnya ada pada relasi antara kontrak event, hukum nasional, dan batas legitimasi contractual tax-making.
Poin utama dari sesi ini ialah kebebasan kontraktual tidak bisa sepenuhnya menggantikan hukum pajak. Saat perjanjian nonpajak menjanjikan tax neutrality, negara tetap harus membuktikan hal itu tetap kompatibel dengan konstitusi dan batas kewenangan administratif tiap negara.
Benang merahnya ialah event olahraga besar hampir selalu memunculkan permintaan perlakuan pajak khusus. Namun, desain perlakuannya sangat bergantung pada jenis pajaknya. Dalam hal ini, direct taxes relatif lebih mudah diberi relaksasi, sedangkan turnover taxes seperti VAT dan GST jauh lebih sulit dikecualikan secara unilateral.
Pada akhirnya, diskusi memperlihatkan persoalan ini bukan sekadar soal fasilitas bagi penyelenggara acara, melainkan soal batas koordinasi antar rezim hukum.
Selama tak ada kerangka internasional yang benar-benar seragam, tiap negara akan menggunakan kombinasi host agreement, refund, rebate, maupun remission guna mengakomodasi kepentingan fiskal dan komitmen penyelenggaraan event internasional. (rig)
*Artikel ini merupakan hasil reportase Senior Specialist of DDTC Consulting Dawud A. Q Lubis dan Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Abiyoga S. Wiyanto.
