Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Rekomendasi OECD dalam Mendesain Ketentuan Pajak Cryptocurrency

A+
A-
3
A+
A-
3
Rekomendasi OECD dalam Mendesain Ketentuan Pajak Cryptocurrency

TRANSAKSI mata uang kripto (cryptocurrency) saat ini makin digemari. Selain didukung pesatnya teknologi digital, alat tukar yang termasuk dalam kategori aset-aset kripto (cryptoassets) ini dinilai oleh penggunanya memiliki fungsionalitas yang tinggi dengan biaya yang cenderung lebih rendah.

Cryptocurrency juga memiliki karakteristik unik lainnya, yaitu peredarannya tidak diawasi siapapun, bersifat anonim dan cenderung sulit untuk divaluasi. Ada juga cryptocurrency yang bersifat hybrid, yaitu instrumen keuangan dan aset tidak berwujud.

Karakteristik nonkonvensional dari cryptocurrency tersebut menimbulkan tantangan bagi perumus kebijakan, termasuk dalam ranah pajak. Namun, beberapa yurisdiksi telah mengeluarkan panduan bahkan kerangka hukum tentang perlakuan pajak terhadap aset kripto, termasuk cryptocurrency.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Lantas, bagaimana seharusnya perlakuan pajak mata uang kripto? Laporan OECD berjudul Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues menawarkan jawabannya.

Secara garis besar, laporan tersebut mengidentifikasi pendekatan kebijakan pajak bagi mata uang kripto serta memberikan gambaran perlakuan pajaknya—termasuk PPh, PPN, dan pajak properti—di beberapa yurisdiksi.

Sebelumnya, laporan ini terlebih dahulu menjelaskan berbagai konsep, definisi, dan terminologi yang terdapat pada isu cryptoassets. Meski belum terdapat definisi dan taksonomi yang disepakati secara internasional, aset-aset kripto dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan fungsinya yaitu sebagai sarana pembayaran (cryptocurrency), akses ke produk atau platform tertentu, dan token investasi.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Lebih lanjut, transaksi kena pajak (taxable event) mata uang kripto juga perlu dilihat berdasarkan siklusnya (life cycle). OECD mengidentifikasi empat siklus utama dari cryptocurrency, yaitu fase penciptaan, penyimpanan dan transfer, transaksi, serta evolusi.

Contoh, sebagian besar yurisdiksi mengenakan PPh dan PPN atas transaksi cryptocurrencies dan produk lainnya (uang fiat, barang dan jasa, serta bentuk aset kripto lainnya).

OECD juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dialami oleh berbagai yurisdiksi dalam implementasi perlakuan pajak cryptocurrency. Beberapa di antaranya adalah isu mengenai metode valuasi, basis pajak, dan pengaplikasian fitur baru dalam mata uang kripto.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Sebagai penutup, OECD memberikan empat rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum mengenai perlakuan pajak cryptocurrency.

Pertama, memberikan panduan dan kerangka kebijakan pajak secara komprehensif dan diperbarui secara berkala. Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan konsistensi kebijakan terkait dengan perlakuan terhadap aset kripto lainnya. Kerangka kebijakan juga perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang tengah berkembang.

Kedua, perlunya meningkatkan kepatuhan pajak melalui simplifikasi ketentuan valuasi aset serta penerapan pengecualian pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Ketiga, pemerintah dapat menyelaraskan perlakuan pajak cryptocurrency dengan tujuan kebijakan lainnya, seperti pengurangan penggunaan mata uang konvensional, akselerasi ekonomi, bahkan kebijakan prolingkungan.

Keempat, pengembangan kerangka kebijakan pajak juga dapat dilakukan secara paralel dalam mengantisipasi perkembangan baru jenis-jenis cryptocurrency. Saat ini, beberapa mata uang kripto baru yang telah diidentifikasi antara lain stablecoins, Central Bank Digital Currencies (CBDC), dan Decentralized Finance (DeFi).

Secara umum, laporan yang diterbitkan pada 2020 ini layak untuk dijadikan salah satu referensi dan panduan bagi perumus kebijakan dalam menyusun kebijakan pajak atas cryptocurrency. Tertarik untuk membaca artikel ini? Silakan Anda unduh langsung di sini.*

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Topik : resensi, resensi jurnal, oecd, cryptocurrency, aset digital, jurnal, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus