Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Reformasi Sistem Pensiun PNS, Take Home Pay Bakal Jadi Acuan

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Sistem Pensiun PNS, Take Home Pay Bakal Jadi Acuan

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/5/2021). 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sistem pensiun yang berlaku saat ini. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan memperbesar nilai manfaat pensiun bagi PNS ke depannya.

Merujuk pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, nilai manfaat pensiun PNS saat ini sangat kecil karena dihitung hanya berdasarkan pada gaji pokok, bukan take home pay (THP).

"Dengan perhitungan manfaat pensiun yang mengacu pada gaji pokok, semakin tinggi golongan PNS akan semakin rendah persentase manfaat pensiunnya ketimbang penerimaan ketika masih menjadi PNS aktif," sebut pemerintah, dikutip Jumat (21/5/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Contoh, uang pensiun yang diterima PNS golongan IIIa/staf sebesar 38,42% dari pendapatan selama masih menjadi PNS aktif. Selain itu, PNS golongan IVe/eselon I hanya mendapatkan manfaat pensiun sebesar 10,04% dari pendapatan semasa PNS tersebut masih bertugas.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah akan mengubah basis manfaat pensiun yang saat ini mengacu pada gaji pokok menjadi pada THP. Dengan demikian, manfaat pensiun yang nantinya diterima PNS akan makin besar.

"Manfaat pensiun yang lebih besar dapat meningkatkan daya beli pada usia pensiun sehingga proses consumption smoothing (stabilisasi standar kehidupan antara usia produktif dan usia pensiun) dapat terjadi," tulis pemerintah.

Baca Juga: Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Selain itu, sistem pembayaran pensiun nantinya akan menggunakan skema fully funded, yaitu manfaat pensiun yang diterima PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri.

PNS dapat menentukan berapa besaran pensiun yang ingin diterimanya pada kemudian hari nanti. Lalu, besaran pensiun tersebut akan digunakan sebagai dasar penghitungan iuran yang harus dibayar tiap bulannya selama masa kerja.

Iuran dari PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja akan dikumpulkan pada lembaga pengelola dana pensiun. Besaran pensiun yang diterima PNS nantinya berasal dari iuran pensiun dan hasil investasi dari pengelolaan dana pensiun. Dengan sistem fully funded, beban APBN untuk membayar pensiun PNS akan menjadi berkurang. (rig)

Baca Juga: UU Disahkan, Pajak Khusus untuk Para Penambang di Negara Ini Dihapus

Topik : pensiunan, fully funded, sistem pensiun, uang pensiun, PNS, ASN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati! Faktur Pajak yang Salah Kode Tidak Penuhi Syarat Formal

Kamis, 11 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Ajak Industri Kecil Manfaatkan Fasilitas Kepabeanan KITE

Kamis, 11 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober