KEBIJAKAN FISKAL

Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

Dian Kurniati | Jumat, 03 Februari 2023 | 11:55 WIB
Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan posisi utang Indonesia yang senilai Rp7.733,99 triliun atau 39,57% PDB pada akhir 2022 masih sangat aman.

Sri Mulyani mengatakan utang atau pembiayaan menjadi bagian dari keuangan negara yang dikelola secara hati-hati. Menurutnya, pemerintah juga selalu menjaga agar posisi utang tersebut berada pada batas yang aman.

"[Rasio utang] 39% itu sehat. Dianggapnya sehat itu enggak ada utang. Enggak ada, semua negara punya utang," katanya, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah memang meningkat ketika pandemi Covid-19 sejalan dengan pelebaran defisit APBN. Namun saat ekonomi berangsur pulih dan terjadi boom komoditas, pemerintah melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan agar defisit dan utang mengecil.

Pada momen pandemi pula, lanjutnya, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari PPh orang pribadi, PPh badan, PPN, serta bea masuk dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan diversifikasi portofolio utang pemerintah juga makin optimal. Hal itu misalnya tercermin dari dominasi investor dalam negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Sri Mulyani pun menyebut kesehatan utang pemerintah telah diakui oleh berbagai lembaga rating internasional. Misalnya Fitch Ratings yang memberikan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stable pada 14 Desember 2022.

Sampai dengan saat ini, peringkat kredit Indonesia masih terjaga pada peringkat layak investasi (investment grade).

"Kita dipelototi rating agency. Makanya kalau rating kita dibilang positive outlook, itu yang menggambarkan baik-baik saja tadi, sustainable. Kalau ugal-ugalan, enggak mungkin akan positive outlook," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan penerbitan SBN juga menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Menurutnya, profil investor SBN ritel dalam beberapa tahun terakhir makin bervariasi, mulai dari kalangan milenial hingga ibu rumah tangga. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara