BERITA TERKINI
SIANG itu sedikit mendung ketika Nurhayati menata buah dagangannya di sebuah pasar di Kota Semarang. Deretan jeruk, apel, dan melon tampak segar, tetapi pembelinya tak seramai dulu.
Ditemani sebuah kipas angin tua, ia menghela napas pelan sambil memperhatikan lapak-lapak lain yang juga lengang.
"Sekarang orang beli seperlunya saja. Kalau dulu beli dua-tiga kilo, sekarang satu kilo pun ditawar," kata Nurhayati.
Bagi Nurhayati, perubahan itu terasa nyata sejak beberapa bulan terakhir. Suasana pasar lebih sepi sehingga pembeli yang mampir ke lapaknya juga tak banyak.
Dampaknya langsung ia rasakan karena omzet harian susut dan keuntungan semakin tipis.
"Modal terus naik, tapi pembeli makin hemat. Kalau begini terus, kami yang kecil-kecil ini yang paling duluan kena," ujarnya.
Kegelisahan Nurhayati adalah potret kecil dari keresahan yang lebih besar. Meski mengaku tak paham soal APBN, ia menggantungkan harapan agar uang negara dibelanjakan untuk kemakmuran semua lapisan rakyat.
Di tempat berbeda, Ahmad Rifki, mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi swasta, mengikuti perkembangan ekonomi dari balik layar gawainya. Ia mengaku semakin sering membaca berita soal defisit anggaran, utang negara, dan kebijakan fiskal.
"Awalnya cuma tugas kuliah, tapi lama-lama jadi kepikiran sendiri. Kalau ekonomi negara bermasalah, dampaknya ke kami juga, terutama soal lapangan kerja nanti," kata Rifki.
Menurut Rifki, banyak anak muda mulai sadar APBN bukan sekadar istilah teknis, melainkan instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan.
Namun, ketika penerimaan negara tertekan sementara belanja terus meningkat, risiko pelebaran defisit mesti menjadi perhatian.
"Kalau tidak dikelola hati-hati, yang menanggung bebannya nanti generasi kami," ucap Rifki.
Senada dengan Rifki, Alia, seorang pegawai swasta, juga memiliki kekhawatiran soal kondisi perekonomian dan keuangan negara. Saban hari Alia dihadapkan dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok sembari memikirkan cicilan rumah yang terus berjalan.
"Rasanya capek. Gaji naiknya pelan, tapi biaya hidup makin mahal," katanya.
Menurut Alia, kondisi ekonomi terasa makin berat bagi kebanyakan masyarakat kelas menengah. Ia merasa berada di posisi yang serba tanggung karena tidak termasuk kelompok penerima bantuan sosial, tetapi juga rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Isu pelebaran defisit juga ternyata menimbulkan kekhawatiran baru yang diam-diam meresahkan. Baginya, pengelolaan APBN memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.
"Kalau negara terus defisit, ujung-ujungnya kan cari pemasukan. Yang paling dekat ke kita ya pajak," ujarnya.
Sebagai wajib pajak, Alia merasa sudah berkontribusi cukup besar. Setiap bulan, sebagian penghasilannya otomatis terpotong pajak penghasilan. Selain itu, hampir setiap transaksi juga tak lepas dari pajak.
Di sisi lain, ia memahami negara menghadapi tantangan besar untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas sosial, dan menghadapi risiko global yang tak menentu.
Namun, sebagai warga, Alia berharap pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih hati-hati dan transparan.
"Bukan berarti saya menolak bayar pajak, tapi saya ingin yakin bahwa uang yang kami setor benar-benar dikelola dengan baik, bukan sekadar menambal defisit," ucapnya.
Sementara itu, kalangan pengusaha menyoroti risiko besar akibat shortfall penerimaan pajak senilai Rp271,7 triliun pada 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai shortfall pajak terjadi antara lain karena kendala dalam penerapan coretax administration system serta pertumbuhan ekonomi yang melandai dan tidak merata.
Memasuki 2026, dia menyarankan agar pemerintah lebih serius mengoptimalkan penerimaan pajak. Misal dengan memastikan coretax berfungsi optimal dan mendorong regulasi yang pro dengan budgetair, tanpa mengganggu sektor riil.
"Dengan masa penyesuaian yang relatif cukup dan konsistensi regulasi yang pro dengan budgetair dan dunia usaha, potensi penerimaan pajak akan lebih baik sepanjang tahun 2026," ujarnya.
APBN bukan sekadar statistik, melainkan penentu arah kebijakan yang langsung memengaruhi iklim usaha. Shortfall pajak juga bisa menimbulkan efek berantai seperti pengetatan belanja pemerintah dan tertundanya proyek infrastruktur.
Pada 2025, shortfall pajak telah menyebabkan pelebaran defisit hingga mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB.
Di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah pada pada tahun lalu memutuskan untuk mengucurkan banyak insentif bagi masyarakat. Sayangnya, penerimaan pajak tidak sekuat yang diperkirakan karena hanya mampu mencapai 87,6% dari target.
"[Defisit] kita tetap jaga, kita pastikan defisit tidak di atas 3%. Defisit memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,78%," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Potensi pelebaran defisit APBN 2025 sempat menjadi pembahasan dalam rapat antara pemerintah dan Komisi XI DPR pada 3 Juli 2025. Dengan kebutuhan belanja yang besar sementara penerimaan negara masih terkontraksi hingga paruh pertama 2025, defisit anggaran dikhawatirkan melebar hingga mendekati 3% PDB.
Anggota Komisi XI DPR Harris Turino telah memprediksi pelebaran defisit APBN 2025 sejak pertengahan tahun lalu. Ia pun mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto menyiapkan strategi agar pelebaran defisit tidak berlanjut pada tahun ini.
"Kalau nabrak 3%, sudah bahaya, karena undang-undang mengatakan maksimal 3%. Tentu presiden juga enggak mau nabrak undang-undang," ucapnya.
Di tengah tekanan yang ada, tugas pemerintah adalah menjaga melindungi masyarakat hari ini, sambil memastikan fondasi fiskal tetap kokoh untuk esok hari. Sebab, ketika APBN goyah, dampaknya bukan hanya tecermin dalam grafik dan laporan, tetapi juga terasa hingga ke lapak pasar dan mimpi generasi muda. (dik)
