KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Belanja Subsidi Tembus Rp281,6 Triliun pada 2025

Aurora K. M. Simanjuntak
Sabtu, 10 Januari 2026 | 15.00 WIB
Dibiayai Pajak, Belanja Subsidi Tembus Rp281,6 Triliun pada 2025
<p>Warga antre membeli elpiji subsidi tiga kilogram saat operasi pasar di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (25/7/2024). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah merealisasikan belanja untuk subsidi senilai Rp281,6 triliun pada sepanjang 2025.

Anggaran subsidi yang terealisasi ini mencapai 91,4% dari pagu APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja subsidi tersebut terdiri atas subsidi energi dan nonenergi.

"Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan Rp 281,6 triliun. Ini untuk subsidi energi yang tentu sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, kurs, dan volume subsidi itu sendiri, lalu ada subsidi non energi," ujarnya, dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Suahasil melaporkan realisasi penyaluran berbagai jenis barang bersubsidi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Misal, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 18.979,3 ribu kiloliter atau tumbuh 4,7% dibandingkan dengan 2024 yang hanya 18.121,9 kiloliter.

Kemudian, penyaluran LPG 3 kilogram juga meningkat 3,9% dari 8.226,5 juta kilogram pada 2024 menjadi menjadi 8.544,9 juta kilogram pada 2025.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi tercatat mengalami kenaikan menjadi 42,8 juta pelanggan. Angka ini tumbuh 2,6% dibandingkan penyaluran listrik bersubsidi pada 2024 yang hanya menyasar 7,2 juta pelanggan.

Untuk sektor pertanian, pemerintah telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 8,1 juta ton atau naik 12,1% dari tahun sebelumnya 7,2 juta ton.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi di sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasinya melonjak 39,5% menjadi sebanyak 278.900 unit rumah bersubsidi pada 2025.

Suahasil mengatakan peningkatan volume penyaluran berbagai barang bersubsidi mencerminkan keberpihakan APBN dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, dia meyakini APBN berperan penting memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

"Semua volume barang bersubsidi pada 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk keberpihakan kita memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat," paparnya. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.