Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunda penerbitan laporan terkait dengan skema pelaporan perpajakan cryptocurrency lantaran akan fokus menyelesaikan konsensus global perihal pajak digital.

Director of Center for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan OECD sebenarnya berencana memublikasikan common reporting standard (CRS) atas cryptocurrency pada awal 2022.

Namun demikian, Saint-Amans mengatakan saat ini OECD sedang berfokus untuk menyelesaikan dan mendorong tercapainya konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Baca Juga: Lagi-Lagi Streamer asal China Mengelak Pajak, Kena Sanksi Rp239 Miliar

"Ada dorongan yang kuat untuk merancang ketentuan pajak atas aset kripto, hanya saja perhatian saat ini dan sumber daya kami sedang dikonsentrasikan untuk mewujudkan reformasi pajak global," katanya, dikutip Senin (10/5/2021).

Tahun lalu, OECD memang menyatakan akan menyusun proposal teknis mengenai standar pelaporan pajak atas penghasilan dari cryptocurrency. Skema pelaporan perlu disusun mengingat kapitalisasi pasar cryptocurrency yang terus tumbuh.

"Pembuatan aturan baru yang mencakup cryptocurrency atau aset kripto ini sangat krusial agar tidak celah hukum baru yang timbul pada waktu yang akan datang," ujar Saint-Amans seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Pada laporan berjudul Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, OECD menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi dalam hal pemajakan aset kripto guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak.

Menurut OECD, negara-negara perlu menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten dengan perlakuan pajak yang diterapkan atas aset-aset lainnya. Kepatuhan pajak juga perlu diciptakan melalui simplifikasi ketentuan valuasi aset kripto dan penerapan pengecualian pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil.

Perlakuan pajak atas cryptocurrency juga perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang seperti semakin berkurangnya penggunaan uang konvensional dalam bertransaksi serta kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Lebih lanjut, perlakuan pajak atas cryptocurrency juga perlu mengantisipasi perkembangan jenis-jenis cryptocurrency seperti stablecoins hingga central bank digital currencies (CBDC) dan perkembangan desentralisasi finansial (decentralised finance). (rig)

Topik : prancis, oecd, cryptocurrency, mata uang kripto, pelaporan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 Juni 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Harga BBM Melambung, Senat AS Usulkan Pajak Tambahan Atas Sektor Migas

Jum'at, 17 Juni 2022 | 16:30 WIB
PMK 68/2022

Kenapa Tarif PPN Kripto Sebesar 0,11%? Ternyata Ini Alasan DJP

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu