Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunda penerbitan laporan terkait dengan skema pelaporan perpajakan cryptocurrency lantaran akan fokus menyelesaikan konsensus global perihal pajak digital.

Director of Center for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan OECD sebenarnya berencana memublikasikan common reporting standard (CRS) atas cryptocurrency pada awal 2022.

Namun demikian, Saint-Amans mengatakan saat ini OECD sedang berfokus untuk menyelesaikan dan mendorong tercapainya konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Baca Juga: Setoran Pajak Properti Vatikan Tembus Rp120 Miliar Tahun Lalu

"Ada dorongan yang kuat untuk merancang ketentuan pajak atas aset kripto, hanya saja perhatian saat ini dan sumber daya kami sedang dikonsentrasikan untuk mewujudkan reformasi pajak global," katanya, dikutip Senin (10/5/2021).

Tahun lalu, OECD memang menyatakan akan menyusun proposal teknis mengenai standar pelaporan pajak atas penghasilan dari cryptocurrency. Skema pelaporan perlu disusun mengingat kapitalisasi pasar cryptocurrency yang terus tumbuh.

"Pembuatan aturan baru yang mencakup cryptocurrency atau aset kripto ini sangat krusial agar tidak celah hukum baru yang timbul pada waktu yang akan datang," ujar Saint-Amans seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Pada laporan berjudul Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, OECD menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi dalam hal pemajakan aset kripto guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak.

Menurut OECD, negara-negara perlu menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten dengan perlakuan pajak yang diterapkan atas aset-aset lainnya. Kepatuhan pajak juga perlu diciptakan melalui simplifikasi ketentuan valuasi aset kripto dan penerapan pengecualian pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil.

Perlakuan pajak atas cryptocurrency juga perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang seperti semakin berkurangnya penggunaan uang konvensional dalam bertransaksi serta kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan.

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Lebih lanjut, perlakuan pajak atas cryptocurrency juga perlu mengantisipasi perkembangan jenis-jenis cryptocurrency seperti stablecoins hingga central bank digital currencies (CBDC) dan perkembangan desentralisasi finansial (decentralised finance). (rig)

Topik : prancis, oecd, cryptocurrency, mata uang kripto, pelaporan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Juni 2021 | 09:00 WIB
MOLDOVA
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:30 WIB
JERMAN
Kamis, 17 Juni 2021 | 11:00 WIB
BELGIA
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:06 WIB
ARAB SAUDI
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS