Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pencairan Piutang Pajak Belum Optimal, Ini Alasan DJP

2
2

Ilustrasi logo DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 187,95%.

Ditjen Pajak (DJP), dalam Laporan Kinerja (Lakin) 2018, memaparkan meskipun terjadi penurunan pada tahun lalu, ada tren kenaikan dari sisi nilai pencairan piutang sejak 2014. Menurut DJP, hal tersebut menunjukkan kinerja juru sita pajak yang sesuai dengan harapan.

“Tindakan penagihan yang selama ini dilakukan dapat memberikan deterrent effect bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” tulis DJP dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon III, Ada 62 Kepala KPP Baru

DJP menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi dalam pencairan piutang pajak. Pertama, penentuan prioritas penagihan yang belum tepat. Untuk melakukan tindakan penagihan yang efektif, juru sita memerlukan daftar prioritas penagihan.

Namun, DJP mengakui selama ini belum ada alat atau instrumen yang tepat untuk menentukan prioritas penagihan. KPP dan Kanwil DJP masih menentukan prioritas penagihan berdasarkan pada Manajemen Risiko dalam SE-29/PJ/2012 yang sudah kurang relevan.

Kedua, belum optimalnya kualitas tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak didesain agar wajib pajak (WP) melunasi utang pajaknya. Hal ini dimulai sejak penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan hingga Penyanderaan.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

“Pada praktiknya masih ada tindakan penagihan yang belum dilakukan secara optimal,” imbuh DJP.

Ketiga, belum maksimalnya ketertiban administrasi penagihan. Pengadministrasian tindakan penagihan mulai dari penerbitan Surat Paksa hingga Surat Perintah Melakukan Penyitaan sudah dilakukan secara case management dalam SIDJP. Namun, Berita Acara Penyitaan hingga Penyanderaan masih belum dilakukan secara case management.

Keempat, keterbatasan kuantitas dan kualitas juru sita pajak. Jumlah juru sita di tiap KPP tidak merata sehingga masih terdapat KPP yang belum memenuhi jumlah minimal juru sita pajak. Hal ini berpengaruh pada jumlah tindakan penagihan.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Selain itu, jabatan juru sita pajak memainkan peran krusial untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun, menurut DJP, hingga saat ini belum ada perlakuan khusus bagi juru sita pajak. Padahal, jabatan ini memiliki risiko cukup tinggi, hingga mempertaruhkan nyawa.

Kelima, kerja sama penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal. Kerjasama yang terjalin dengan baik, lanjut DJP, membuat prosedur yang dilaksanakan akan mudah untuk dilaksanakan.

“Namun terkadang masih ada beberapa kendala terjadi karena belum adanya persepsi yang sama antara DJP dengan pihak lain,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

“Tindakan penagihan yang selama ini dilakukan dapat memberikan deterrent effect bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” tulis DJP dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon III, Ada 62 Kepala KPP Baru

DJP menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi dalam pencairan piutang pajak. Pertama, penentuan prioritas penagihan yang belum tepat. Untuk melakukan tindakan penagihan yang efektif, juru sita memerlukan daftar prioritas penagihan.

Namun, DJP mengakui selama ini belum ada alat atau instrumen yang tepat untuk menentukan prioritas penagihan. KPP dan Kanwil DJP masih menentukan prioritas penagihan berdasarkan pada Manajemen Risiko dalam SE-29/PJ/2012 yang sudah kurang relevan.

Kedua, belum optimalnya kualitas tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak didesain agar wajib pajak (WP) melunasi utang pajaknya. Hal ini dimulai sejak penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan hingga Penyanderaan.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

“Pada praktiknya masih ada tindakan penagihan yang belum dilakukan secara optimal,” imbuh DJP.

Ketiga, belum maksimalnya ketertiban administrasi penagihan. Pengadministrasian tindakan penagihan mulai dari penerbitan Surat Paksa hingga Surat Perintah Melakukan Penyitaan sudah dilakukan secara case management dalam SIDJP. Namun, Berita Acara Penyitaan hingga Penyanderaan masih belum dilakukan secara case management.

Keempat, keterbatasan kuantitas dan kualitas juru sita pajak. Jumlah juru sita di tiap KPP tidak merata sehingga masih terdapat KPP yang belum memenuhi jumlah minimal juru sita pajak. Hal ini berpengaruh pada jumlah tindakan penagihan.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Selain itu, jabatan juru sita pajak memainkan peran krusial untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun, menurut DJP, hingga saat ini belum ada perlakuan khusus bagi juru sita pajak. Padahal, jabatan ini memiliki risiko cukup tinggi, hingga mempertaruhkan nyawa.

Kelima, kerja sama penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal. Kerjasama yang terjalin dengan baik, lanjut DJP, membuat prosedur yang dilaksanakan akan mudah untuk dilaksanakan.

“Namun terkadang masih ada beberapa kendala terjadi karena belum adanya persepsi yang sama antara DJP dengan pihak lain,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi
Topik : piutang pajak, Ditjen Pajak, DJP, penagihan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI